Mengapa Warga Tak Direlokasi Setelah Kebakaran Depo Pertamina 2009?
"Jatuhnya korban sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman yang hampir menempel dengan tangki BBM raksasa, memang berisiko tinggi. Kita tidak menginginkan, bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi semua tahu risiko yang dihadapi warga di wilayah berbahaya itu," kata Deddy dalam siaran pers.
Anies pada Oktober 2021 memberikan sertifikat Izin Membangun Bangunan (IMB) kawasan kepada warga kampung Tanah Merah. Saat membagikan IMB tersebut, Anies menyebut, Kampung Tanah Merah sebagai percontohan atas solusi pemenuhan hak dasar di DKI Jakarta.
“Tanah Merah ini menjadi percontohan bagi kita semua di DKI Jakarta, bahwa harus dicarikan jalan keluar sehingga yang menjadi hak dasar terpenuhi tetapi kita juga tidak melewati kewenangan,” kata Anies pada 16 Oktober 2021, seperti dikutip dari Antara.
IMB kawasan tersebut diberikan kepada enam rukun tetangga (RT) dan tiga rukun warga (RW) di Kelurahan Rawa Badak, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat. IMB tersebut bersifat sementara berlaku hingga tiga tahun hingga aspek legalitasnya diselesaikan.
Sebelum mendapatkan IMB kawasan, warga Kampung Tanah Merah mendapatkan legalitas dari Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pada 13 Maret 2013, KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan untuk warga di wilayah tersebut.
Keberadaan warga Tanah Merah sebelumnya menjadi polemik, mereka adalah penduduk ilegal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI sempat bersikeras warga Tanah Merah tidak bisa mendapatkan hak kependudukan sebagai warga DKI Jakarta karena mereka menempati lahan yang bukan miliknya, yakni milik Pertamina.
Adapun dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3), nyaris seluruh wilayah Kampung Tanah Merah habis terbakar.
Joko Widodo usai mengunjungi warga terdampak kebakaran pada Minggu (5/3) menjelaskan bahwa zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman sudah pernah diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2009. Usulan itu didasarkan ledakan di Depo Pertamina Plumpang yang berujung kebakaran hingga ke rumah penduduk pada 2009.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," kata Jokowi usai meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.
Jokowi pun telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memutuskan solusi permasalahan ini. Ada dua pilihan, yakni relokasi Depo Pertamina atau tempat tinggal warga.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi.
