4 Alasan Demokrat Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan jadi Undang-undang
Fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/3). Demokrat menjadi satu dari dua fraksi yang menolak pengesahan Perppu.
Dalam pandangan fraksi yang dibacakan Hinca Panjaitan, Demokrat mengatakan Perppu Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi UU tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan. Fraksi Demokrat pun menilai, pembahasan UU Ciptaker tidak transparan.
"Perppu Cipta Kerja ini bukan hanya tidak memenuhi aspek formalitas saja, namun juga kehadiran Perppu ini cacat secara konstitusi dan dapat mencoreng konstitusi itu sendiri," kata Hinca, di sidang paripurna, Selasa (21/3).
Ia pun menyampaikan beberapa catatan Fraksi Demokrat terhadap UU tersebut. Pertama, Demokrat menilai Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Menurut dia putusan MK menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya.
"Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi Undang-Undang selama proses revisi," kata Hinca.
Ia mengatakan, setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi telah secara jelas meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif, dan legitimate. Perbaikan seharusnya tidak dilakukan dengan mengganti Undang-Undang melalui Perppu. Dia menyebut Perppu Cipta Kerja merupakan kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.
"Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi Undang-Undang sebelumnya," kata Hinca.
