KSP Sentil Balik Demokrat Soal Jokowi Kumpulkan Ketua Umum Parpol
Istana angkat bicara terkait sindiran yang dilayangkan oleh Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menilai Jokowi tidak netral setelah mengundang enam pimpinan partai politik ke Istana.
Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan Presiden mengumpulkan beberapa tokoh tersebut dalam kapasitasnya sebagai pembina politik. Hal tersebut dianggap perlu sebagai persiapan dalam menghadapi turbulensi iklim politik selama Pemilu 2024.
"Kalau gonjang-ganjing politik di Tanah Air itu terjadi, yang akan merugi kita, itu yang bertanggungjawab adalah pemerintah," kata Ali kepada wartawan, Selasa (9/5).
Ali mengatakan pemanggilan tersebut tidak menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, sejauh ini tidak ada calon presiden yang telah terdaftar secara resmi di KPU.
Ia menilai Jokowi tetap netral lantaran tidak menjabat sebagai ketua umum partai politik. Ali lalu membandingkan Susilo Bambang Yudhoyono yang tetap menjabat Ketua Umum Partai Demokrat pada dua periode kepemimpinannya.
Ali juga mengatakan Jokowi tidak mengambil keputusan setelah pertemuan dengan para pimpinan parpol tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut sebatas diskusi dan usaha Kepala Negara dalam meminta pandangan.
"Siapa saja boleh bertamu ke Istana kalau presiden berkepentingan. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara, apalagi dalam urusan politik," ujar Ali.
Terakhir, Ali memperingatkan Benny untuk menjaga diksi yang digunakan dalam ruang publik. Menurutnya, kata "mengumandangkan perang" tidak cocok dengan budaya Solo yang digunakan oleh Jokowi.
Ali menjelaskan orang Solo memiliki istilah menang tanpa mempermalukan. "Presiden itu orang Solo, orang Jawa yang mengerti menangani suatu perkara," katanya.
Sebagai informasi, Benny mengkritik Presiden Jokowi dalam akun resmi media sosial Twitter. Pada intinya, Benny menilai Jokowi tidak netral menuju Pemilu 2024 setelah mengundang enam partai politik ke Istana.
Benny mengartikan langkah Jokowi sebagai langkah pemerintah untuk memerangi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, Benny mengingatkan Presiden agar tetap netral sebagai Kepala Negara.
"Di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang presiden dari kelompok atau golongan tertentu," tulis Benny dalam cuitannya.
