Wapres Minta Pandangan NU hingga MUI untuk Usut Kontroversi Al-Zaytun
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal kontroversi penyimpangan Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Selain itu, Ma'ruf berencana meminta pandangan dari beberapa organisasi masyarakat agama Islam, seperti Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Persatuan Islam, dan Majelis Ulama Indonesia. Ma'ruf mengatakan akan mengkaji hasil rapat dan pandangan tersebut untuk menyikapi Al-Zaytun.
"Nanti setelah kami kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan atau tidak, tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan Kementerian Agama," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/6).
Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim investigasi untuk menuntaskan dugaan penyimpangan di Al-Zaytun. Tim ini terdiri dari MUI Pusat, MUI Jawa Barat, Kementerian Agama, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Tim akan bekerja selama sepekan dan akan bekerja untuk mengonfirmasikan kabar yang ada. Tim juga akan merespons keresahan masyarakat dan mengumpulkan data lengkap terkait ponpes tersebut.
