Top Stories: Rujuk Demokrat dan PDIP, Prototipe CCUS Lapangan Migas

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat selalu memiliki kutub politik saling berhadapan, sejak pendiri kedua partai, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersaing dalam Pilpres 2004.

Padahal ketika Megawati menjabat presiden pada periode 2001 hingga 2004, SBY menjadi menteri koordinator politik dan keamanan.

Tanda-tanda rekonsiliasi muncul dari akun Twitter SBY, dalam cuitannya Presiden keenam RI ini, bercerita mengenai mimpi naik kereta bersama Presiden Joko Widodo dan Megawati menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berita mengenai potensi Partai Demokrat dan PDIP rujuk ini menjadi artikel yang memiliki minat baca tinggi atau Top Stories. Selain artikel tersebut, simak juga profil mengenai Desmond J. Mahesa, dan respons Dirjen Imigrasi mengenai pencabutan bebas visa untuk 159 negara.

Jika belum sempat membacanya, berikut Top Stories Katadata.co.id:

1. Rujuk Partai Demokrat dan PDIP di Tengah Penentuan Cawapres?

Rekonsiliasi antara Partai Demokrat dan PDIP berawal dari kehadiran nama AHY dalam daftar bakal cawapres potensial yang akan diusung oleh partai banteng. Sebelumnya, Megawati telah menunjuk kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden dalam pilpres 2024.

Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Puan Maharani sempat mengatakan, PDIP mempertimbangkan sejumlah politisi selain AHY, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pernyataan tersebut bermuara ke pertemuan antara AHY dan Puan, yang menandai babak baru dalam hubungan antara kedua partai setelah berselisih hampir dua dekade. Putra SBY dan putri Megawati itu bertemu di Hutan Kota Plataran, Jakarta Pusat, pada 18 Juni 2023, sehari sebelum cuitan SBY terkait mimpinya.

Dalam pertemuan tersebut, AHY dan Puan sepakat untuk terus melakukan pertemuan antarpartai. Menurut AHY, obrolannya dengan Puan yang berlangsung satu jam itu membahas hubungan kedua partai yang berjalan tidak baik terutama sejak 2004.

Mantan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu berharap pertemuan ini membuka ruang dialog dan memfasilitasi pencarian solusi di tengah perbedaan posisi partai. Keduanya juga membahas pemilihan umum alias Pemilu 2024.

Simak artikel lengkap mengenai rujuk Partai Demokrat dan PDIP.

2. Kota Solo Targetkan 1.500 UMKM Go Digital

Sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Solo ditargetkan dapat makin akrab dengan digitalisasi atau go digital. Namun saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Solo untuk mewujudkan hal tersebut.

Dinas Koperasi dan UKM Surakarta Wahyu Kristina mengatakan bahwa tantangan yang dimaksud seperti rendahnya literasi digital dan konsistensi para pelaku UMKM. Adapun saat ini baru 15% dari seluruh pelaku UMKM di Kota Solo yang sudah mendigitalisasi bisnisnya.

“Ketika mereka sudah masuk penjualan daring dapat pesanan banyak mereka kewalahan, sehingga produksi yang awalnya bagus tapi di tengahnya mulai berkurang. Memang harus ada kemudahan akses permodalan agar dapat mempertahankan kualitas dari penjualan,” ujar Wahyu Kristina kepada Katadata.co.id di acara talkshow Satu dalam Cita: Memasarkan Produk Lokal di Dunia Digital, di Pura Mangkunegaran, Solo, Sabtu (24/6).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kota Solo, jelas Wahyu membuat sebuah program kerja sama antara siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan UMKM lokal. Nantinya satu siswa SMK akan menggandeng 10 UMKM untuk pendampingan.

Simak cara Kota Solo untuk membuat 1.500 UMKM go digital.

3. Profil Desmond J Mahesa, Mantan Aktivis yang Berlabuh di Gerindra

Desmond Mahesa lahir di Banjarmasin, 12 Desember 1965. Ia duduk di Parlemen sejak pemilu 2009, saat Partai Gerindra pertama kali menjadi peserta pemilu.

Pada pemilu 2019, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR 2019-2024 dari daerah pemilihan Banten II, yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Nama Desmond mulai dikenal luas masyarakat sejak reformasi 1998. Ia menjadi salah satu aktivis korban penculikan pada 1997 hingga 1998.

Saat itu Desmond turut serta dalam gerakan mahasiswa yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru.

Saat peristiwa penculikan Desmond bernaung di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) dan menjabat sebagai ketua.

Ia dilaporkan hilang pada 10 Februari 1998, bersama 21 aktivis lain. Dari 22 aktivis yang diculik, hanya 9 orang yang kembali yaitu Desmond, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Andi Arief, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Aan Rusdianto, dan Mugianto.

Baca lebih lengkap profil Desmond J. Mahesa.

4. Pemerintah Ajak Chevron dan Exxon Bangun Prototipe CCUS Lapangan Migas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sedang menjalankan prototipe teknologi penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilizaton and storage (CCUS).

Pengembagan prototipe dilakukan dengan menggandeng dua perusahaan migas asal Amerika Serikat, Chevron dan ExxonMobil.

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki sejumlah ceruk lapangan migas yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan karbon. Dari hasil prototipe itu pemerintah menemukan potensi serapan investasi senilai US$ 50 per ton karbon dioksida (C02) dari praktik injeksi karbon ke perut bumi.

Sebelumnya, Pertamina dan ExxonMobil melaporkan hasil studi bersama yang menunjukkan potensi kapasitas penyimpanan C02 di lapangan migas milik Pertamina hingga satu miliar ton. Angka ini diproyeksikan sanggup menyimpan secara permanen CO2 emisi seluruh Indonesia pada rata-rata saat ini, hingga 16 tahun ke depan.

Simak berita lengkap mengenai pengembangan teknologi prototipe CCUS lapangan migas.

5. Bebas Visa Dicabut, Dirjen Imigrasi Silmy Karim: Harus Menguntungkan!

Presiden Joko Widodo akan mencabut sementara kebijakan bebas visa untuk 159 negara. Selama ini kebijakan bebas visa dianggap merugikan dan tidak membawa turis asing yang potensial.

Pada tahun 2016, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Aturan tersebut diundangkan pada 10 Maret 2016 dan membebaskan sekitar 169 negara untuk berkunjung ke Indonesia.

Namun dalam perjalananannya aturan bebas visa banyak mendapat tentangan lantaran dinilai tidak menguntungkan industri pariwisata dalam negeri. Target jumlah wisatawan mancanegara (wisman) tidak pernah tercapai.

Selain itu total pengeluaran dan lama tinggal para wisman juga rendah. Yang terjadi justru Indonesia kedatangan para backpacker dan wisman kelas menengah.

"Pasti ada evaluasi, dulu kita buka total. Evaluasinya memberikan manfaat kepada negara tidak? Negara ini perlu dibuka atau tutup?," jelas Jokowi di Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6).

Baca lebih lengkap mengenai pencabutan kebijakan bebas visa.