Hapus Alokasi Wajib Kesehatan, Menkes Berkaca Pada AS dan Kuba

Andi M. Arief
11 Juli 2023, 16:24
menkes, amerika, anggaran
Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, melaksanakan dialog interaktif bersama Direktur RSUD, Organisasi Profesi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, KPS dan Residen 7 Spesialis FKUI dan FK UNPAD, serta peserta PDGS angkatan 17 - 20 di Hotel Mercure Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan dihapusnya poin alokasi wajib pada Revisi Undang-Undang Kesehatan. Budi beralasan besarnya belanja belum tentu berdampak pada kesehatan penduduk suatu negara. 

Budi mencatat rata-rata usia hidup di Amerika Serikat dan Kuba sama, yakni 80 tahun. Namun belanja kesehatan per kapita kedua negara sangat kontras.  Belanja kesehatan per kapita di AS mencapai US$ 12.000 per tahun, sedangkan Kuba senilai US$ 1.900 per tahun.

Sementara itu, rata-rata harapan hidup di Jepang, Korea Selatan, dan Singapura mencapai 84 tahun. Namun belanja kesehatan per kapita tiga negara maju tersebut berbeda, yaitu Jepang hingga US$ 8.400 per tahun, Korea Selatan senilai US$ 3.600 per tahun, sedangkan Singapura hanya US$ 2.800 per tahun.

"Apa yang kami pelajari? Tidak ada data yang membuktikan makin besarnya belanja kesehatan, derajat kesehatan semakin baik," kata Menkes di Gedung DPR, Selasa (11/7).

Budi mencatat belanja kesehatan Indonesia per kapita hanya US$ 132 per tahun. Adapun, rata-rata harapan hidup nasional adalah 72 tahun.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengatakan butuh triliunan dolar AS untuk meningkatkan angka rata-rata harapan hidup nasional seperti Kuba atau Amerika Serikat.

Makanya, Budi menekankan fokus pengeluaran kesehatan harus dari sisi kegiatan dalam rangka kesehatan, bukan dari sisi belanja. "Jangan meniru kesalahan banyak negara yang terlampau banyak buang uang tanpa ada hasilnya," katanya.

Selain itu, peralihan fokus kepada program dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Budi mengaku telah banyak menemukan kejadian penggunaan anggaran kesehatan tak tepat sasaran.

Ke depannya, pemerintah akan mengandalkan program yang termaktub dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan atau RIBK. Budi menjelaskan RIBK akan dibuat setiap tahun dan dibahas bersama DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...