Dewan Pakar Golkar: Pemakzulan Airlangga Otoritas Pengurus Daerah
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni menepis pemakzulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara internal. Menurutnya, ada pihak lain yang berusaha menunggangi putusan Pleno ke-VII Dewan Pakar Partai Golkar.
Menurut Ganjar salah satu putusan pleno Dewan Pakar adalah memberikan tenggat waktu bagi Airlangga dalam menentukan pasangannya untuk maju pada Pilpres 2024. Tenggat waktu yang disepakati adalah Agustus 2023.
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (14/7).
Ganjar menjelaskan tenggat waktu yang ditetapkan Dewan Pakar Partai Golkar bersifat limitatif. Artinya, tujuan tenggat waktu tersebut adalah sebagai motivasi bagi Airlangga untuk melaksanakan amanat Musyawarah Nasional ke-X pada 2019.
Ganjar menekankan Airlangga wajib tunduk dan patuh pada amanat munas. Pada saat yang sama, Ganjar menyebutkan Airlangga wajib meningkatkan moril para calon legislatif partai di penjuru negeri.
Kewenangan Munaslub
Di sisi lain, Ganjar menjelaskan Dewan Partai Golkar tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Menurut dia pemberhentian dan pengangkatan Ketua Umum Partai Golkar hanya dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub.
Ganjar memaparkan Munaslub dapat terselenggara dalam rangka kegentingan memaksa yang membuat partai terancam. Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar dan merupakan aspirasi dari pengurus daerah.
"Munaslub itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi berjumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," ujar Ganjar.
Sebelumnya, wacana penggelaran Munaslub dilayangkan oleh Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar. Adapun, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam tergabung dalam kelompok tersebut.
Ridwan sempat menyebutkan beberapa kandidat pengganti Airlangga, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Airlangga telah menegaskan tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Oleh karena itu, ia mengarahkan pihak-pihak yang ingin memimpin Partai Golkar untuk mencalonkan diri pada 2024.
Airlangga menyampaikan Musyawarah Nasional Partai Golkar baru akan digelar pada tahun depan. Airlangga menyampaikan Partai Golkar saat ini masih solid berdasarkan berjalannya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada awal Juni 2023.
"Saya katakan tidak ada Munaslub. Munas baru diadakan 2024, silahkan kalau berminat jadi Ketua Umum Partai Golkar pada 2024," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Kamis (13/7).
Airlangga menyampaikan pembicaraan terkait capres dan cawapres dukungan Golkar masih dalam proses. Ia mengaku tidak didesak oleh Dewan Pakar dalam menentukan aktor-aktor yang akan diusung Partai Pohon Beringin ini.
Di sisi lain, Airlangga menyatakan kerja sama politik di antara partai-partai masih cair. Oleh karena itu, Airlangga mengakui telah melakukan beberapa kali pertemuan politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Airlangga juga telah bertemu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo dan dengan partai pendukung Anies Baswedan.