38 DPD Golkar Kumpul di Bali, Tolak Wacana Munaslub Geser Airlangga
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah di Bali. Salah satu poin yang dibahas adalah keputusan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk menggulingkan Airlangga.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan keputusan menolak munaslub disetujui oleh 100 persen pengurus DPD yang hadir. Para pimpinan daerah partai Golkar itu mengatakan akan fokus memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Doli seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).
Pernyataan penolakan itu disampaikan Ahmad Doli dalam kapasitasnya sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia dalam forum Silahturahmi bersama Airlangga. Ia memastikan sebanyak 38 pengurus DPD hadir ke Bali.
Menurut Doli pertemuan dengan Airlangga merupakan inisiatif dari pengurus DPD. Begitu pula dengan pemilihan tempat pelaksanaan silaturahmi yang berlangsung di Bali adalah atas inisiatif bersama.
“Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau,” ujar Doli. .
Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal. Salah satunya mengenai kesiapan partai menghadapi pemilihan presiden dan pemilu. Pengurus Daerah menilai wacana munaslub hanya akan mengganggu kerja-kerja yang sudah dijalankan.
"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,” ujar Doli.
Tunduk Putusan Munas
Lebih Jauh Doli mengatakan sejauh ini pengurus DPD sepakat untuk tunduk pada keputusan Munas 2019 dan Rapimnas bahwa kepemimpinan Airlangga akan berlanjut hingga 2024. Sedangkan untuk urusan pilpres sesuai hasil rakernas seluruh DPD menyerahkan kepada Airlangga menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.
"Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi," ujar Doli lagi.
Dalam pertemuan itu pengurus DPD mendorong penuh agar Airlangga Hartarto tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo. Pengurus DPD juga berharap agar Golkar tetap bersama dengan Jokowi baik untuk agenda pemerintahan dan mensukseskan pemilu.
Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mengakui bahwa pimpinan daerah Golkar se-Indonesia merasa terusik dengan wacana Munaslub yang disampaikan sejumlah pihak. Ia menyebut usulan itu justru disampaikan oleh orang yang tidak berkompeten terhadap penentuan keputusan di internal partai.
Sugawa Korry menegaskan, 100 persen pemilik hak suara di DPD I Partai Golkar menolak Munaslub. Dengan kondisi itu maka ia menyebut persyaratan bahwa munaslub harus didukung minimal 2/3 pengurus daerah akan sulit terwujud.
“Kami terpanggil karena selama ini setiap menjelang pemilu ada hal-hal seperti ini. Pengalaman mengajarkan kami 2014, 2017, 2018 selalu ada wacana seperti ini. Makanya belajar dari pengalaman ini kita antisipasi," ucap Korry.
Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai acara silahturahmi tidak berkomentar kepada awak media. Ia melakukan foto bersama dengan para Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia.
