Jokowi Minta MPR Tak Kaku Soal PPHN: Eksekutif Perlu Bergerak Lincah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang adaptif. Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan peta jalan negara yang fleksibel dan tidak kaku terhadap perkembangan zaman.
Dia berharap MPR dapat menghasilkan rumusan yang tidak membelenggu terkait PPHN. Jokowi juga berharap eksekutif tetap bisa bergerak lincah meski dengan pengawasan yang ketat.
"Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI pada Jumat (18/8).
Menurut Jokowi, fleksibelitas itu bertujuan untuk menangkap peluang dan memenangkan persaingan kompetesi antar negara. Ruang tersebut dibutuhkan agar pemerintah mampu melahirkan kebijakan yang mampu bersaing dengan strategi negara lain.
Dia mencontohkan kebijakan mengenai pemberian stimulus pada pembelian kendaraan listrik. Insentif itu dibutuhkan untuk menarik investor luar negeri dalam pengembangan kendaraan listrik domestik.
Jokowi pun menyoroti langkah Pemerintah Thailand yang memberikan potong harga pembelian mobil listrik hingga Rp 68 juta per unit. Kebijakan Negeri Gajah Putih itu menjadi tolak ukur pemerintah untuk menyalurkan subsidi mobil listrik sebesar Rp 70 juta per unit.
