Pakar Sebut Percepatan Jadwal Pilkada Tak Relevan Saat Ini
Belakangan wacana percepatan jadwal Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 yang semula diagendakan November menjadi September tengah mencuat, terlebih Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tengah mengkaji wacana tersebut.
Namun pakar hukum tata negara Feri Amsari berpandangan tak bisa begitu saja memajukan jadwal Pilkada. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku telah ditetapkan pada November 2024.
Kalaupun hendak dimajukan melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu, perlu dipastikan bahwa ada ihwal kegentingan yang memaksa.
”Ihwal kegentingan memaksa yang terjadi yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi adanya kekosongan hukum atau ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah,” kata Feri saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (7/9).
Berdasarkan hal tersebut, Feri menyebut situasi saat ini tak relevan bilamana ada percepatan jadwal Pilkada.
“Masalahnya sendiri tidak ada, apa yang menyebabkan kemudian harus dimajukan. Kecuali mungkin ada kaitan kepentingan-kepentingan politik tertentu,” katanya.
