Top News: MK Tolak Uji Materi UU Ciptaker, Survei Elektabilitas Partai
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aturan ini juga dikenal sebagai UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker.
Saat membacakan putusan Ketua MK, Anwar Usman, mengatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusan nomor 40/PP-XXI/2023 menjadi putusan pertama yang dibacakan, dan menjadi pedoman untuk penetapan putusan selanjutnya.
Putusan yang dibacakan hakim konstitusi berkaitan dengan lima gugatan terhadap UU Cipta Kerja, yaitu nomor 40, 41, 46, 50, dan 54 PUU-XXI tahun 2023.
Keputusan MK untuk menolak uji materi UU Cipta Kerja menjadi salah satu artikel terpopuler atau Top News Katadata.co.id. Selain putusan ini, simak juga daftar mantan koruptor yang terancam maju caleg, serta respons Menpora Dito Ariotedjo mengenai uang Rp 27 miliar di kasus BTS.
Berikut Top News Katadata.co.id:
1. MK Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja, Empat Hakim Berbeda Pendapat
Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman itu dimulai pukul 14.25 WIB, mundur dari rencana semula yaitu pukul 13.00 WIB.
Untuk perkara pertama yang dibacakan yaitu 40/PUU-XXI/2023 diketuai oleh hakim konstitusi Anwar Usman. Berdasarkan penilaian atas fakta yang diungkap di persidangan, Ketua MK Anwar Usman yang membacakan putusan mengatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar membacakan putusan yang diambil dari putusan 9 hakim konstitusi pada Senin (2/10).
Ketahui lebih banyak mengenai alasan MK tolak uji materi UU Cipta Kerja.
2. Daftar Caleg Mantan Koruptor yang Terancam Batal Maju Usai Putusan MA
Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum mencabut dua pasal yang mempermudah mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Kedua pasal tersebut adalah Pasal 11 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Perintah MA itu didasarkan pada dikabulkannya uji materi oleh MA atas Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023.
Adapun uji materi diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta dua eks pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Abraham Samad.
"Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023" demikian bunyi keterangan tertulis MA, seperti dikutip Senin (2/10).
