Masinton PDIP: Pemilu 2024 Diawali Penyelundupan Hukum
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut Pemilu 2024 sudah diawali dengan adanya 'penyelundupan hukum'. Hal itu ia sampaikan dalam agenda rilis survei Poltracking Indonesia, yang digelar secara daring, Jumat (10/11).
"Tentu bagi saya Pemilu ini sudah diawali dengan start yang berpotensi adanya penyelundupan-penyelundupan hukum itu," kata Masinton.
Belakangan, Masinton merupakan salah seorang yang vokal menyinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Buntut putusan MK itu, putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dapat maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Pada kesempatan yang sama, Masinton pun kembali menyinggung putusan MK tersebut. Ia mengungkit kesimpulan yang ditetapkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik. Anwar pun telah ditendang dari jabatannya sebagai Ketua MK buntut putusan kontroversial tersebut.
"Pelanggaran etik di dalam hukum itu kan, norma etik itu adalah hukum yang terlebih tinggi dari apa yang tertulis itu," kata Masinton.
Di sisi lain, masih dalam forum yang sama, Masinton pun mengatakan 'penyelundupan' hukum tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik.
"Tentu ini juga akan mempengaruhi tentang persepsi publik nantinya, ya, kalau kita lihat bagaimana sebuah aturan bisa ditabrak dan kemudian terjadi penyelendupan itu," katanya.
Lebih jauh, Masinton mengatakan oerkunya menjaga konteks Pemilu agar tidak hanya dianggap sebagai ajang ritual lima tahunan saja.
