Top News: Buruh Tak Mau UMK Bekasi Diintervensi, Anies Kritik IKN
Kelompok buruh tak mau Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintervensi keputusan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Bekasi, yang memiliki kenaikan jauh lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi Jawa Barat.
UMP Jawa Barat 2024 ditetapkan naik 3,56% atau Rp 70,825 menjadi Rp 2,05 juta. Sementara Kabupaten Bekasi merekomendasikan UMK naik 13,99% atau Rp 718.749 menjadi Rp 5,85 juta.
Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, UMK Bekasi menjadi wujud kemenangan buruh dalam mengadvokasi kenaikan upah minimum 2024.
Desakan buruh kepada Pemprov Jawa Barat agar tak mengintervensi UMK Bekasi menjadi salah satu artikel terpopuler dan menjadi bagian dari Top Stories Katadata.co.id.
Selain berita mengenai UMK Bekasi, simak juga bagaimana nama mantan Ketua KPK Abraham Samad masuk ke daftar tim pemenangan AMIN, serta dua direktur Unilever Indonesia mundur dari jabatannya.
Berikut Top News Katadata.co.id:
1. UMK Bekasi 2024 Naik 14%, Buruh Larang Gubernur Ubah Keputusan Bupati
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh mengintervensi keputusan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Bekasi. Kenaikan UMK Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Barat.
UMP Jawa Barat 2024 ditetapkan naik 3,56% atau Rp 70,825 menjadi Rp 2,05 juta. Sementara itu, Pemerintah Daerah Bekasi merekomendasikan UMK naik 13,99% atau Rp 718.749 menjadi Rp 5,85 juta.
"Bupati Kabupaten Bekasi sudah memutuskan UMK Bekasi 2024 naik 13,99%. Maka, Gubernur Jawa Barat tidak boleh merubah rekomendasi Bupati Kabupaten Bekasi," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada Katadata.co.id, Jumat (24/11).
Said menilai, UMK Bekasi 2023 adalah bentuk kemenangan pihak buruh dalam mengadvokasi kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15%. Oleh karena itu, ia mendorong kepala daerah lain untuk melakukan hal yang sama, khususnya DKI Jakarta.
2. Anies Kritik Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan, Ini Kata Ekonom
Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur karena dinilai akan menimbulkan ketimbangan baru dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Pandangan tersebut disampaikan Anies saat hadir dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammdiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu (22/11).
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam acara tersebut.
Dia menyebut, skor indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera berada di level 65% pada 2013. Namun skor tersebut baru dicapai wilayah Bali, Kalimantan pada 2022. Artinya, butuh waktu satu dekade bagi tiga wilayah tersebut meraih skor 69%.
