TPN Ganjar - Mahfud Desak KPU Jelaskan Soal Kebocoran 204 Juta Data
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD meminta Komisi Pemilihan Umum bergerak cepat mengusut dugaan kebocoran 204 juta data pemilih tetap atau DPT pribadi dari Komisi Pemilihan Umum. Wakil Ketua Umum TPN Ganjar - Mahfud Andika Perkasa mengatakan sebagai peserta pemilu TON menginginkan agar KPU segera menjelaskan situasi yang terjadi.
Menurut Andika, sebagai penyelenggara pemilu KPU harus memberi kepastian kepada peserta pemilu agar tidak mengganggu proses yang berjalan. Transparansi KPU menurut Andika harus disertai dengan penjelasan mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kebocoran data itu.
“KPU harus bisa menjelaskan agar data yang terambil tidak bisa digunakan untuk intervensi data KPU khususnya yang berkaitan dengan digital karena sudah ada di tangan orang yang tidak berhak,” ujar Andika di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Rabu (29/11).
Andika mengatakan bukan tidak mungkin sebanyak 204 juta data yang diduga bocor nantinya digunakan oleh pihak tertentu untuk mengintervensi jalannya pemilu. “Kami butuhkan penjelasan KPU trouble shooting bahwa apa yang dimiliki orang yang tidak berhak nanti tidak mengganggu,” ujar Andika.
Sementara itu, Deputi Politik tim pemenangan Andi Wijayanto mengatakan kebocoran data tersebut merupakan hal yang sensitif. Apalagi diduga data pribadi yang bocor berisi identitas pemilih baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Kami menyadari ini sensitif dan strategis dan perlu disikapi serius oleh penyelenggara pemilu termasuk BSSN untuk memastikan keamanan data utama,” ujar Andi Widjajanto di terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Rabu (29/30).
Menurut Andi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi Siber Negara (BSSN). Penguatan kerja sama menurut Andi perlu digesa agar kasus yang sama tidak terulang di masa yang akan datang terutama pada saat proses pemilu sedang berlangsung.
Senada dengan Andi, Wakil Ketua TPN Ganjar - Mahfud Gatot Eddy Pramono mengatakan kerja sama antar lembaga dibutuhkan untuk mengusut tuntas dugaan kebocoran. Ia meminta KPU dan lembaga terkait bisa menemukan pelakunya dan membawa persoalan ke ranah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KPU Usut Dugaan Kebocoran Data
Mengenai dugaan kebocoran ini KPU sebelumnya menyatakan telah menggandeng lembaga intelijen untuk mengecek informasi data pemilih yang bocor di dark web.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tim gabungan yang terdiri dari Tim SIber Polri, Kemenkominfo, BSSN dan Badan Intelijen Negara (BIN) masih berupaya untuk memastikan kebenaran informasi kebocoran data tersebut.
"Nanti kalau sudah ada indikasi, sudah jelas tentu ada tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," kata Hasyim di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (29/11).
Hasyim mengatakan tim gabungan itu sudah terbentuk sejak jauh hari untuk secara khusus mengamankan sistem informasi yang digunakan untuk proses Pemilu. Pada kesempatan tersebut, Hasyim mengatakan KPU bukanlah otoritas tunggal yang menggenggam data pemilih Pemilu.
Sebanyak 204 juta data KPU atau pemilih Pemilu di situs kpu.go.id diduga bocor. Informasi ini kemudian dijual oleh hacker dengan nama Jimbo US$ 74 ribu atau sekitar Rp 1,2 miliar di dark web. Hacker Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang didapatkan dari salah satu unggahan di situs Breach Forums. Situs ini menjadi tempat jual beli data hasil peretasan.
Peretas itu juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonlind.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang ia dapatkan. Hacker Jimbo menyampaikan, dirinya memperoleh 252 juta data pemilih Pemilu dari situs KPU. Setelah disaring, terdapat 204.807.203 data unik.
Data pemilih Pemilu yang diperoleh hacker Jimbo mencakup Nomor Induk Kependudukan alias NIK, Nomor Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau KTP maupun paspor. Selain itu, memuat nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
