Timnas AMIN Sebut Anies Tak Bagi-bagi Jabatan Saat Jadi Gubernur DKI
Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadji, memastikan pasangan yang diusungnya tidak akan melaksanakan praktik bagi-bagi jabatan jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Hal itu terbukti saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Indra menjamin pasangan Anies-Muhaimin nantinya bakal menempatkan sosok kompeten di tiap-tiap pos strategis pemerintah. Dia mengatakan, Anies-Muhaimin merupakan tipe pejabat publik yang menganut jalan meritokrasi alias memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi.
Dia mencontohkan Anies pernah membentuk personel Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai instrumen percepatan penyelesaian program Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Karena Pak Anies juga ingin agar para PNS di organisasi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat daerah kariernya tidak terganggu," kata Indra kepada wartawan di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan pada Rabu (6/12).
TGUPP sejatinya dibentuk pada era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 lalu. Keberadaan TGUPP kemudian berlanjut di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga ke Anies Baswedan.
Pada kesempatan tersebut, Indra menyoroti sejumlah praktik pejabat negara yang langsung mendapatkankan posisi strategis tanpa meniti karir dari bawah. "Kalau yang sekarang ini banyak tiba-tiba orang dari luar ditempatkan sebagai direktur jenderal, tapi yang meniti karir dari bawah tidak terakomodir," ujar Indra.
Kritik Kebijakan Nikel
Timnas AMIN juga mengkritik kebijakan hilirisasi nikel bermasalah karena tidak memperhatikan realitas pasar. Wakil Kapten Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong mengatakan, hilirisasi nikel yang berorientasi pada produk turunan baterai kendaraan listrik merupakan industri padat modal tapi minim menyerap tenaga kerja.
Menurut Thomas, rantai bisnis hilirisasi nikel tidak banyak menyerap tenaga kerja layaknya sektor usaha jasa, manufaktur, pertanian dan ritel. Mantan Menteri Perdagangan itu menambahkan, keputusan pemerintah untuk melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 turut memberikan dampak negatif pada pengembangan industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel dalam negeri nantinya.
Tom Lembong menyebut kebijakan penyetopan ekspor bijih nikel berpotensi memicu migrasi pabrikan baterai kendaraan listrik untuk mencari alternatif bahan baku selain nikel.
"Hal itu menyebabkan harga nikel tinggi, maka produsen akan mencari barang substitusi. Tentu nasabah tidak mau tersandera oleh barang harga tinggi," kata Tom Lembong saat menjadi pembicara dalam diskusi CSIS bertajuk 'Pandangan Capres/Cawapres 2024-2019 Terhadap Kebijakan Industri, Hilirisasi dan Perubahan Iklim' di Gedung Pakarti Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu (6/12).
