KLHK Catat Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Mangrove Capai 185.010 ha
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melaporkan, sepanjang 2023 realisasi program rehabilitasi hutan dan mangrove mencapai 185.010 hektare (ha).
Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Dyah Murtiningsih mengatakan, luasan tersebut mencakup rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 179.000 ha dan rehabilitasi mangrove 6.010 ha, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.
"Total realisasi ini dicapai melalui berbagai skema dan sumber pembiayaan, mulai dari APBN, APBD, swasta, serta swadaya masyarakat," ujar Dyah, dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, upaya rehabilitasi hutan dan lahan dapat dicapai dengan dukungan penyediaan bibit, yang berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang, yang berasal dari bibit produktif.
Dyah mengatakan, upaya rehabilitasi di masa mendatang akan lebih gencar, dengan dibangunnya tiga pusat persemaian skala besar, yang terdapat di Liang Anggang, Kalimantan Selatan. Kemudian, Kemampo di Sumatera Selatan dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Terkait aspek perencanaan, menurut dia, Direktorat Jenderal PDASRH telah menyiapkan rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai (DAS), yang didetailkan ke dalam rencana tahunan di di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.
Rencana umum ini, sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas. Khusus untuk rehabilitasi mangrove, akan menggunakan Peta Mangrove Nasional yang di-review secara berkala, dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021-2030.
Sementara, untuk pelaksanaan di tingkat tapak, rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan skema swakelola, yang menitik beratkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, keberlanjutan pasca rehabilitasi juga menjadi perhatian, dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Lalu, diversifikasi buah-buahan, serta jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai dan manfaat ekonomi pada saat pemanenan.
Ini dilakukan, karena jenis komoditas tanaman rehabilitasi yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan.
Adapun, untuk memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi, maka sejak 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping. Ini menjadi salah satu cara memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.
