Top News: Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Kumpulan Survei Capres

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mendapat kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan siap mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo.

Kata Faisal, hal ini masih menunggu momentum tepat. Apabila pada akhirnya para menteri menyatakan mundur, menurutnya, hal tersebut akan menjadi pemicu dahsyat.

Akan tetapi, isu ini mendapat bantahan dari staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Menurutnya, Sri Mulyani tidak pernah membuat pernyataan demikian.

Isu mengenai mundurnya Sri Mulyani dari jabatan menteri keuangan menjadi salah satu artikel terpopuler dan bagian dari Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga kumpulan hasil survei capres terbaru, serta rencana pemerintah untuk tidak lagi menambah dana LPDP.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Diisukan Mundur Oleh Faisal Basri, Sri Mulyani Hadiri WEF di Swiss

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mendengar kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo.

"Saya dengar, Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," kata Faisal dalam acara bertajuk Political Economic Outlook 2024 di Jakarta, Sabtu (13/1).

Dengan kabar tersebut, dia mengajak masyarakat untuk membujuk bendahara negara tersebut mundur bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan menteri yang lain.

"Pranomo Anung [sekretariat kabinet] sudah gagap. Kan diakan [dari] PDIP, belain Jokowi terus, pusing," kata Faisal.

Terkait kabar mundurnya Sri Mulyani pernah dibantah langsung oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo melalui akun X @prastow pada Jumat (5/1) lalu.

Saat itu, beredar poster yang menyatakan bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri dari kabinet Jokowi, hingga adanya perusahaan BUMN yang akan dijual murah.

"Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar," kata Yustinus.

2. IHSG Rawan Profit Taking, Saham GJTL hingga ASII Jadi Rekomendasi

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diprediksi konsolidasi pada perdagangan Selasa (16/1).

Phintraco Sekuritas mengatakan, pergerakan IHSG tertekan oleh data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) yang kembali surplus di Desember 2023.

Akan tetapi, hal itu disebabkan oleh realisasi penurunan nilai impor 3,81% secara tahunan di Desember 2023, dibanding kenaikan 3,29% di November 2023.

Di sisi lain, nilai ekspor juga terkoreksi sebesar 5,76% secara tahunan di Desember 2023, relatif lebih baik dari perkiraan penurunan hingga 8,1%.

"Kondisi di atas meningkatkan kerawanan saham - saham energi dan transportasi atau logistik terhadap potensi profit taking," tulis Phintraco dalam risetnya, Selasa (16/1).

3. Kumpulan Hasil Survei Terbaru, Elektabilitas Prabowo Paling Tinggi

Sejumlah lembaga telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) menjelang Pilpres 2024. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, setidaknya sudah ada 12 lembaga survei yang merilis hasil surveinya sejak Desember tahun lalu.

Hasil survei ini bisa menunjukkan bagaimana elektabilitas capres dan cawapres sebelum dan setelah acara Debat Pilpres 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga saat ini KPU telah mengelar tiga dari lima Debat Pilpres 2024. Debat berikutnya akan diselenggarakan pada 21 Januari dan 4 Februari 2024.

Secara umum, hasil survei terbaru dari 12 lembaga menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Namun, persentasenya rata-rata masih di bawah 50%. Ini membuka peluang pilpres 2024 Bisa dilakukan dua putaran.

Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua. Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rata-rata berada pada urutan terakhir.

Berikut hasil elektabilitas capres dan cawapres berdasarkan hasil survei terbaru dari 12 lembaga, yang diurutkan berdasarkan waktu surveinya.

4. Staf Erick Thohir Tantang Debat Crazy Rich Surabaya Budi Said

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut buka suara terkait isu antara PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, dengan crazy rich asal Surabaya, Budi Said.

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, menegaskan investasi yang dilakukan Budi Said tak masuk akal. Arya menjelaskan bahwa Budi Said membayangkan memborong emas dengan marjin 15%, kemudian melakukan buyback. Budi, kata Arya, mengharapkan untung 15%.

“Mana ada marjin 15%? Tidak mungkin Antam bikin itu, karena kalau bikin itu artinya semua orang akan beli ke Antam. Budi Said itu orang aneh,” kata Arya saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Senin (15/1) kemarin.

Arya menegaskan investasi tersebut merupakan investasi bodong. Bahkan Arya menantang crazy rich Surabaya itu untuk diskusi bersama terkait investasi.

5. Pemerintah Berencana Setop Tambah Dana LPDP, Apa Alasannya?

Pemerintah berencana untuk menyetop alokasi anggaran untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahun ini. Dana yang mencapai Rp 20 triliun per tahun itu nantinya bakal dialihkan untuk membenahi kualitas pendidikan perguruan tinggi, vokasi, revitalisasi SMK dan politeknik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan alasan rencana penghentian anggaran itu dilakukan. Ia menjelaskan besaran dana LPDP yang dikelola saat ini menumpuk hingga mencapai Rp 139 triliun sampai akhir tahun 2023.

Muhadjir menjelaskan, nominal tersebut lebih dari cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran mahasiswa penerima beasiswa LPDP tahun ini.

"Pemerintah meninjau apakah harus diteruskan LPDP dengan jumlahnya sudah menumpuk. Apa perlu ditambah lagi tahun ini," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/1).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah tiap tahun mematok Rp 20 triliun untuk alokasi dana LPDP yang diambil dari jatah 20% dan pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyebut seluruh anggaran pendidikan di APBN tahun ini akan difokuskan untuk mengisi kebutuhan pendidikan serta peningkatan kualitas dan kuantitas riset.