Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye Pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilu, termasuk jajaran menteri dan presiden. Meski begitu, Jokowi menekankan para pejabat pemerintahan yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara.

Jokowi menyampaikan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (24/1).

Jokowi menjelaskan jabatannya sebagai presiden tak menutup kesempatan dirinya untuk ikut berkampanye. Namun, Jokowi enggan berkomentar saat ditanya wartawan apakah akan mengambil haknya untuk berkampanye di pemilu tahun ini.

“Ya, nanti dilihat. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye. Itu boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” ujar Jokowi.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD pada 14 Februari mendatang. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu kontentan dengan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Mahfud Rencana Mundur dari Kabinet Jokowi

Pernyataan Jokowi ini sehari setelah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan keinginan untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Rencana itu ia sampaikan dalam diskusi ‘Tabrak Prof’ yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/1) malam. 

Calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Ganjar Pranowo itu mengatakan keinginan untuk mundur bukan hal baru di pikirannya. Ia mengatakan rencana itu berkaitan dengan keikutsertaan dirinya dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.

 "Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud seperti dikutip Rabu (24/1). 

Menurut Mahfud, bila sudah tidak menjadi menteri ia merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data  karena sudah tidak berada di pemerintahan. Namun, ia mengatakan ada beberapa hal yang kemudian ia pertimbangan sehingga rencana itu urung terlaksana. 

Alasan pertama menurut Mahfud berkaitan dengan etika terhadap Presiden Jokowi karena telah mengangkat dirinya menjadi Menkopolhukam. "Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," kata Mahfud. 

Mahfud mengatakan atas dasar niat baik membantu presiden ia pun harus merencanakan mundur dengan lebih baik. Apalagi niatnya untuk mundur karena ingin berjalan dengan calon presiden yang ia sebut sebagai presiden rakyat. 

"Saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo,” ujar Mahfud. 

Alasan kedua menurut dia, selama menjadi cawapres ia tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Ia mengaku juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

"Saya tidak minta penjemputan, didampingi pejabat, atau apa pun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya," kata Mahfud.