Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Cuti Usai Sebut Presiden Boleh Memihak
Koalisi Masyarakat Sipil menyarankan Presiden Joko Widodo untuk cuti atau bahkan mundur dari jabatan selama masa kampanye pemilihan presiden 2024. Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sekaligus Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, jika Presiden tak cuti atau mundur dikhawatirkan potensi kecurangan pemilu akan semakin tinggi dan besar.
“Semua yang terlibat dalam pencalonan dan tim pendukung seharusnya mundur dari jabatannya karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral,” kata Halili dalam keterangan resmi yang dikutip, Kamis (25/1).
Ia menekankan, seharusnya Jokowi menghentikan permainan politik dengan memanfaatkan alat negara dan memastikan netralitasnya dalam Pemilu 2024. Pernyataan Jokowi, tambah Halili dapat berpotensi mendorong berbagai praktik kecurangan Pemilu akan semakin terbuka.
“Penting bagi semua pihak, terutama dalam hal ini adalah presiden untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan demokratis dan mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas," ujar Halili.
Sebelumnya, Jokowi menyebut presiden maupun menteri berhak untuk ikut kampanye selama tak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi adanya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024.
