Berita UU Pemilu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Simak penjelasan mengenai pengertian hingga tata cara mencoblos dalam Pemilu 2024 sebagai berikut.

Bawaslu menyurati Presiden Joko Widodo berkaitan dengan imbauan agar presiden bersama menteri mematuhi ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Seperti apa isi surat yang dilayangkan?

Koalisi Masyarakat Sipil menyarankan Presiden Joko Widodo untuk cuti atau bahkan mundur dari jabatan selama masa kampanye pemilihan presiden 2024. Apa pertimbangannya?

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya dicubit ibu-ibu atau emak-emak saat turun ke tengah masyarakat imbas fenomena gemoy.

MK telah mengantongi putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji Materi dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh PSI.

Pemilihan umum atau Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada 1955 silam, 10 tahun setelah menyatakan kemerdekaan. Berikut ini ulasan mengenai Pemilu 1955.

MK menolak uji materi tentang syarat calon wakil presiden dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagaimana bunyi putusannya?

Telah disahkannya putusan MK sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilu 2014. Berikut ini penjelasan makna sistem proporsional terbuka beserta rincian mengenai putusan tersebut.

Presiden Jokowi menyatakan akan ikut terlibat atau ‘cawe-cawe’ dalam pelaksanaan pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan pemred dan pegiat media sosial di istana negara (29/5).

Keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2024-2029 mengalami tantangan besar. Belum lagi pemilu dimulai, PKPU terbaru memangkas kuota caleg perempuan di parlemen. Bagaimana duduk perkaranya?

DPR mengesahkan Perppu tentang pemilu menjadi Undang-undang. Perppu Nomor 1 Tahun 2022 itu berisi sejumlah norma baru yang mengatur pelaksanaan pemilu. Apa saja perubahan yang termuat?

Mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017, penyelenggaraan Pemilu tidak mungkin ditunda apabila tidak ada keadaan darurat.

penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai jadwal, tanpa adanya penundaan

DPR berkirim surat kepada MK agar menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-undang Tentang Pemilu secara luring.

Uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi berpotensi mengubah sistem pemungutan suara pada Pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup.