Mundur dari Kabinet, Mahfud Ingin Hindari Konflik Kepentingan

Ameidyo Daud Nasution
31 Januari 2024, 14:36
mahfud, ganjar, jokowi
ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD (tengah) tersenyum saat berdiskusi dalam acara bertajuk Tabrak Prof di Kedai Borjuis, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Mahfud menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

Ia berharap pengunduran dirinya ini bisa menjadi jaminan moral agar Pemilihan Presiden berjalan adil. Mahfud merupakan calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

"Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik," kata calon wakil presiden nomor urut 3 itu dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).

Saat konferensi pers di Lampung Tengah, ia juga menjelaskan alasan baru mengundurkan diri jelang pencoblosan. Mahfud mengatakan dirinya mempertimbangkan etika karena diangkat secara hormat oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami harus bersikap tidak boleh 'tinggal gelanggang colong playu'," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud dalam diskusi Tabrak, Prof!" menyampaikan keinginan untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Calon wakil presiden nomor urut 2 yang mendampingi Ganjar Pranowo itu mengatakan keinginan untuk mundur bukan hal baru di pikirannya.

"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud seperti dikutip Rabu (24/1).

Menurut Mahfud, bila sudah tidak menjadi menteri ia merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data karena sudah tidak berada di pemerintahan. Namun, ia mengatakan ada beberapa hal yang kemudian ia pertimbangan sehingga rencana itu urung terlaksana.

Alasan pertama menurut Mahfud berkaitan dengan etika terhadap Jokowi karena telah mengangkat dirinya menjadi Menkopolhukam. "Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat," kata Mahfud.

Alasan kedua menurut dia, selama menjadi cawapres ia tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Ia mengaku juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Pemerintah Kebut Implementasi Perjanjian Dagang, Sudah Siapkah RI?" , https://cms.katadata.co.id/content/preview/172496
Penulis: Happy Fajrian
Editor: Happy Fajrian

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...