Kampus UII Kritik Jokowi, Mulai Bansos hingga Penyalahgunaan Kekuasaan
Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta, mengeluarkan pernyataan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi diminta untuk memperhatikan etika dan praktik kenegarawanan dalam sebuah pernyataan berjudul "Indonesia Darurat Kenegarawanan"
Kritik ini dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir kampus UII. “Pernyataan sikap ini sama sekali bukan partisan, murni pernyataan anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia masih punya daftar pekerjaan yang sangat, sangat panjang,” kata Fathul dilansir dari saluran YouTube UII, Kamis (01/02).
Ada enam pernyataan sikap sivitas akademika UII. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan instrumen kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres atau cawapres.
"Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok," bunyi pernyataan tersebut.
Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta seluruh aparatur pemerintah berhenti menyalahgunakan kekuasan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bansos.
Ketiga, menyeru DPR dan DPRD agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi dan mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
Keempat, mendorong capres, cawapres, para menteri, dan kepala daerah, yang menjadi timses serta tim kampanye salah satu paslon untuk mengundurkan diri dari jabatannya. "Guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara."
