BUMN Tegaskan Tak Larang Ahok Kampanye usai Mundur dari Pertamina
Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan komisaris BUMN yang telah mengundurkan diri dibolehkan melakukan kampanye politik. Dengan begitu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD seusai mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan menghormati keputusan pengunduran diri setiap komisaris, karena hal itu merupakan hak bagi setiap komisaris di BUMN.
"Kementerian BUMN akan selalu menghormati hak setiap komisaris yang memutuskan diri untuk mengundurkan diri. Komisaris yang sudah mengundurkan diri, tidak pernah dilarang kampanye karena ini negara demokrasi," ujar Tedi, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/2).
Tedi menyampaikan, Kementerian BUMN mengapresiasi komisaris yang mundur untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi. Hal ini merupakan bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam menjaga tata kelola BUMN yang profesional.
Menurut Tedi, hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di kementerian bahwa setiap direksi atau komisaris yang ingin terlibat kampanye harus mengundurkan diri dari BUMN. Aturan tersebut bertujuan untuk memisahkan kepentingan politik dengan tata kelola perusahaan.
"Jadi, setiap komisaris yang sudah mengajukan pengunduran diri, otomatis sudah resmi berhenti dan bisa berkampanye, atau komisaris yang belum mengajukan pengunduran diri tetapi sudah ikut kampanye, secara otomatis sudah dianggap mengundurkan diri," kata Tedi.
