Tiga Ahli Hukum Narasikan Dirty Vote, Film tentang Kecurangan Pemilu
Ekspedisi Indonesia Baru merilis sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote pada Minggu (11/2). Film berdurasi dua jam yang disutradarai Dandhy Laksono ini, menceritakan sebuah desain kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
Film ini merupakan dokumenter eksplanatori yang dibawakan oleh tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiga ahli hukum ini menjelaskan setiap peristiwa secara rinci yang didukung oleh fakta, data, bukti, hingga penjelasan menurut perundang-undangan dari setiap tindakan kecurangan menuju Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres atau cawapres. Tapi hari ini, kita akan menonton film ini sebagai sesama warga negara,” tulis Dandhy dalam akun instagram miliknya, Minggu (11/2).
Film ini diawali dengan cuplikan-cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang awalnya menyatakan anak-anaknya belum tertarik politik, hingga deklarasi Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024.
Alur film kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Pemilu satu putaran, serta peta sebaran suara di Indonesia mulai dari Jawa, Sumatra, dan Papua. Feri menjelaskan, untuk memperoleh kemenangan Pemilu satu putaran, diperlukan kemenangan pada 20 provinsi dengan bobot masing-masing suara sebanyak 20%.
Feri menyampaikan pentingnya untuk tahu pemimpin setiap wilayah di Indonesia, dan sejak 2021 Jokowi telah menunjuk 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Menurutnya, Presiden berhak menunjuk sekaligus memberikan pengaruh luar biasa untuk penunjukkan bupati/wali kota.
"Akan tetapi dalam penunjukkan ini Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya dilakukan transparan dan terbuka serta mendengarkan aspirasi pemerintah dan masyarakat daerah,” ujarnya.
