Netralitas ASN Menjadi Isu Pelanggaran Pemilu Tertinggi
Masyarakat Indonesia sangat peduli pada penyelenggaraan Pemilu 2024 dan aktif melaporkan dan mempercakapkan pelanggaran Pemilu sampai sebelum hari-H. Hasil rekap pelanggaran yang Jaga Pemilu temukan berasal dari aktivitas menerima laporan via situs https://jagapemilu.com dan aktivitas proaktif dengan memantau percakapan kanal media sosial.
“Dari sisi isu, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu pelanggaran tertinggi (39%), disusul dengan isu politik uang (20%) dan pelanggaran kampanye (17%). Ini terhubung dengan pelaku pelanggaran terbesar, yang ditempati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di angka 32%, dibanding calon legislatif (29%) atau salah satu pasangan calon,” kata Luky Djani, Sekretaris Perkumpulan Jaga Pemilu dalam konferensi pers di Jakarta (12/2) memaparkan hasil rekap pelanggaran temuan Pemilu 2024.
Dari sisi kategori, pelanggaran yang Jaga Pemilu temukan dalam periode akhir Januari - tengah Februari 2024, didominasi oleh pelanggaran yang masuk dalam kategori tertinggi yakni tindak pidana pemilu (44%), disusul dengan dugaan pelanggaran hukum lain (33%), disusul dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu (13%) dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara (10%).
Menurut Rusdi Marpaung, Divisi Advokasi dan Hukum Jaga Pemilu, sebagai organisasi pemantau pemilu, Jaga Pemilu meneruskan laporan-laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Namun ia menyayangkan bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi terkait netralitas ASN cenderung bersanksi lemah.
“Sanksinya lebih banyak administratif atau teguran moral, tidak ada sanksi yang cukup memberi efek jera,” kata Rusdi.
“Juga bagi kepala daerah, walikota, gubernur, harusnya sanksi untuk mereka datang dari kementerian. Tapi walaupun ada sanksi, maka efeknya pun tidak membuat jera atau cenderung lemah,” katanya.
