Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Janji Kejar Tagihan BLBI
Hadi Tjahjanto telah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) hari ini. Usai dilantik, ia bertekad untuk meneruskan penagihan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Hari ini saya akan koordinasi segera, setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di BLBI," kata Hadi usai pelantikan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (21/2).
Hadi mengatakan pengangkatan dirinya sebagai Menko Polhukum sejalan dengan rekam jejaknya sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Mantan Panglima TNI itu mengatakan permasalahan BLBI kerap beririsan dengan problematika tanah yang ditangani Kementerian ATR/BPN.
"Permasalahan BLBI itu juga menyangkut permasalahan tanah yang selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR," ujar Hadi.
Hadi dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri awal bulan ini yang maju menjadi calon wakil presiden.
Ketetapan Hadi sebagai Menko Polhukam tersebut tertuang dalam surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34-P Tahun 2024 tentang Pemberhentikan dan Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024.
Sebelumnya, Mahfud MD berharap sosok penggantinya dapat melanjutkan sejumlah tugas vital yang masih menggantung. Salah satunya target penagihan dana BLBI senilai Rp 114 triliun.
Mahfud menambahkan, sejauh ini satgas BLBI telah menyita sejumlah aset para pengemplang senilai Rp 35,8 triliun. "Selama satu setengah tahun kami mengejar itu dan sisanya sudah kami petakan. Ini harus ditagih lebih lanjut," kata Mahfud dalam konferensi pers di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2).
