Ketua KPK Jelaskan Sikap Soal Bahasan Program Makan Siang Gratis
Buat ringkasan dengan AI
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjelaskan sikap institusinya terkait bahasan program makan siang gratis dan susu gratis yang mulai bergulir. Pembahasan program makan siang gratis sebelumnya dibahas dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Menurut Nawawi hingga kini KPK belum memiliki sikap khusus terhadap program yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menjelaskan komisi anti rasuah belum memasukkan program itu dalam pantauan.
"Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK seperti dikutip Rabu (28/2).
Meski demikian, Nawawi mengatakan salah satu fungsi KPK adalah melakukan pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah. Pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat nasional tetapi hingga ke daerah.
"Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya," ujar Nawawi.
Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan Prabowo - Gibran selama masa kampanye pemilihan presiden atau pilpres 2024. Saat ini Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih menggantikan Joko Widodo. Meski begitu hasil hitung sementara yang diambil dari Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) KPU, saat ini perhitungan suara sudah mencapai 77,4% dengan kemenangan untuk Prabowo - Gibran dengan suara 58,8%.
Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah stunting. Program ini bakal menyasar siswa pra-sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pesantren.
Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam. Dengan demikian APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.
“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).
Adapun KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
