Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat resmi ke Panglima TNI guna membeberkan konstruksi lengkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perdebatan mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam definisi tindak pidana korupsi sudah bersifat final (firm).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terpantau menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka pada Rabu (21/10).
Langkah Nusron Wahid (NW) yang bertolak ke luar negeri menjadi sorotan publik di tengah penyidikan kasus yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK mendalami uang Rp 250 juta yang diserahkan PCNU Kabupaten Nias. Uang ini diduga berkaitan dengan politik uang Muktamar NU, tetapi penyidik masih menelusuri hubungannya dengan perkara korupsi
KPK membahas kemungkinan ancaman hukuman mati dalam kasus korupsi Dana Siap Pakai BNPB, dengan syarat formil pembuktian kerugian negara yang sangat ketat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah berlangsung setidaknya sejak tahun lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah ruang kerja kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kamis (15/10), kemarin, terkait dugaan korupsi DSP di badan itu.
KPK mengungkap dua klaster dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB senilai Rp148 miliar, melibatkan pengadaan langsung dan aliran dana untuk beli saham MDLA.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi akan segera melakukan konsolidasi internal untuk membenahi lembaga menyusul kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana.
KPK menyelidiki dugaan korupsi dana siap pakai BNPB yang diduga terjadi sejak 2022. Apakah termasuk penggunaan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan bencana lainnya?
KPK menduga korupsi dana siap pakai BNPB telah berlangsung sejak 2022, di mana dana penanganan bencana diduga disalahgunakan oknum untuk keuntungan pribadi.