Rommy: Usai Lengser, Jokowi Butuh Jadi Ketum Partai Politik
Belakangan beredar kabar Presiden Joko Widodo bakal bergabung dengan Golkar. Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menilai Jokowi butuh memimpin partai politik untuk mempertahankan pengaruhnya.
Rommy mengatakan setelah masa tugasnya berakhir, Jokowi tak akan memiliki kekuasaan mempengaruhi presiden terpilih. "Jokowi tak punya grip (cengkeraman) kekuasaan yang kuat, karena bukan lagi presiden," dikutip dari podcast Total Politik, dikutip Rabu (28/2).
Kekuasaan politik Jokowi bisa terus dipegang bila dia menjadi pimpinan partai politik. "Kecuali kalau Jokowi masuk sebagai ketua umum, di situ ada extended power," kata Rommy.
Berdasarkan hasil perhitungan cepat lembaga survei dan perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meraih suara terbanyak. Rommy menilai kemenangan Prabowo-Gibran ini karena andil Jokowi.
"Tidak bisa kita tampik bahwa kemenangan Pak Prabowo itu karena totalitas Pak Jokowi," kata Rommy. Dia memuji Jokowi yang bermain total football untuk Prabowo Gibran, baik sebagai perancang strategi, mengatur timing hingga eksekusi strategi.
Rommy menilai tujuan Jokowi memilih mendukung Prabowo karena berharap program-programnya dilanjutkan, terutama pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun meski Jokowi berjasa untuk kemenangannya, tak ada legal standing yang mengharuskan Prabowo mengikuti keinginan bapak Gibran itu.
Bila Prabowo menjadi Presiden dia memiliki hak konstitusional mengatur pemerintah, termasuk mengubah kebijakan yang berbeda dengan Jokowi.
"Tergantung rasa ewuh pakewuh (sungkan), apa (Prabowo) menggunakan hak konstitusional dengan kebijakan berbeda atau tunduk dengan Jokowi," kata dia.
Sehingga, penting buat Jokowi menjadi ketua partai politik karena akan membuatnya memiliki kekuasaaan politik untuk mempengaruhi pemerintah. Rommy mengatakan partai mana yang akan dimasuki Jokowi bisa dilihat dari kongres atau musyawarah nasional partai politik dapat berlangsung hingga Oktober. "Terutama partai partai besar itu ada enggak pak Jokowi masuk situ," kata dia.
Biasanya kongres atau musyawarah nasional berdekatan dengan Pemilu, seperti Golkar dan PDI Perjuangan. "Dulu Pemilu 2019 Golkar dan PDIP itu munasnya memang di tahun itu juga," katanya.
Sejak beberapa hari terakhir Jokowi dikabarkan membidik masuk Golkar. Beredar kabar, Jokowi ingin memimpin gabungan partai Prabowo-Gibran secara langsung.
Ketika dikonfirmasi, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. "Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi, Rabu (28/2).
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pun menyambut kabar Jokowi masuk ke partainya. “Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga di Istana Kepresiden, Senin, (26/2).
Namun, Airlangga tidak menjawab secara tegas apakah secara formal Presiden Jokowi masih sebagai anggota atau kader PDI Perjuangan atau tidak.
“Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai, dimiliki semua partai,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian ini.
