Putusan MK: Ambang Batas Parlemen 4% Harus Dihapus Sebelum Pemilu 2029

Ade Rosman
29 Februari 2024, 17:41
mk, parlemen, partai
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Pemohon beranggapan ambang batas parlemen merupakan salah satu variabel penting dari sistem pemilu yang akan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi.

Perludem menganggap ketentuan ambang batas parlemen ini mesti berkaitan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu. Beleid itu mengatur pemilu untuk memilih anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Lebih jauh, Perludem pun menyoroti kaitan ketentuan ambang batas parlemen yang menimbulkan ketidakpastian antara ketentuan ambang batas parlemen 4% dan berakibat tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya tidak proporsional.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran ambang batas parlemen dimaksud.

Ini termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Selain itu, bila merujuk keterangan pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran persentase minimal 4%.

Halaman:
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...