Pemerintah dan DPD Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih, Bukan Ditunjuk
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sikap tegas pemerintah agar penentuan Gubernur Jakarta tetap dilakukan melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat lewat. Menurut Tito jabatan Gubernur Jakarta nantinya setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara tetap dipilih melalui pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
"Sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini. Bukan ditunjuk," kata Tito dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR Rabu (13/3). Rapat juga dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM.
Ia pun mengatakan, sejak awal sikap pemerintah terkait Gubernur Jakarta dipilih bukan ditunjuk oleh presiden. “Dari awal draft kami pemerintah sikapnya dan draft-nya isinya sama dipilih bukan ditunjuk," kata Tito.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mengatakan DPD RI sepakat dengan sikap pemerintah terkait mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) agar tetap dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut DPD dari DKI Jakarta itu, pilkada sudah berlangsung di DKI sejak 2005.
Oleh karena itu ia mengatakan, mekanisme yang sudah berjalan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
