Berita DKJ Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

RUU DKJ saat ini tinggal disahkan dalam sidang paripurna DPR. Apa saja poin-poinnya?

Dalam RUU DKJ yang disepakati DPR dan pemerintah, Ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih oleh Presiden.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengusulkan pembentukan lembaga legislatif tingkat kabupaten dan kota berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Apa pertimbangannya?

Mendagri Tito Karnavian menyatakan sikap tegas pemerintah agar penentuan Gubernur Jakarta tetap dilakukan melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat lewat. Apa pertimbangannya?

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah menargetkan menjadikan Jakarta seperti kota besar dunia saat tak lagi berstatus menjadi ibu kota. Bagaimana skenario itu akan diterapkan?

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan usulan pemerintah mengenai kawasan aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta berada di bawah naungan wakil presiden. Apa alasannya?

Badan Legislatif (Baleg) akan menggelar rapat hari ini, Rabu (13/3), bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, membahas RUU DKJ.

Pengamat berharap wakil presiden diberikan otoritas dan anggaran khusus untuk memberikan instruksi Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta.

Status Jakarta sebagai DKI telah berakhir sejak 15 Februari 2024. Status ibu kota yang diemban Jakarta akan beralih ke IKN.

Rapat Paripurna ke-13 DPR masa sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 sepakat memberi penugasan kepada Baleg untuk membahas RUU DKJ bersama pemerintah. Apa saja poin yang dibahas?

DPR telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Daerah Khusus Jakarta dari pemerintah.

"Kalau kita mau konsisten sama otonomi daerah: Dipilih (lewat pilkada). Kecuali mau bikin kota administratif, kalau itu silakan ditunjuk. itu saja dua pilihannya," kata Ganjar.

Partai Amanat Nasional (PAN) menolak wacana penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Apa alasannya?

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Jokowi tidak menyetujui Gubernur Jakarta akan ditunjuk presiden.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai wacana penunjukkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden dan tak lagi melalui Pilkada yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusu