Jokowi Antisipasi Bengkaknya Subsidi Energi Dampak Konflik Iran-Israel
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk mengevaluasi besaran subsidi energi pada kuartal III tahun ini. Hal ini menyusul adanya potensi lonjakan harga minyak imbas konflik bersenjata Israel - Iran sejak awal April lalu.
Keputusan tersebut merupakan salah satu poin pembahasan dalam rapat internal bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/4).
Para menteri yang hadir dalam rapat terbatas terkait situasi global kali ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana peninjauan jumlah subsidi energi merupakan antisipasi pembengkakan subsidi energi imbas konflik Iran-Israel.
"(Evaluasi) dilakukan setelah Juni," kata Airlangga saat ditemui seusai rapat.
Pertikaian di Timur Tengah saat ini belakangan berdampak pada kondisi ekonomi global, khususnya pada jalur Laut Merah dan Selat Hormuz. Dua jalur itu merupakan rute pengiriman niaga minyak dari Teluk Persia. Adapun Selat Hormuz merupakan wilayah yang memisahkan Iran dan Uni Emirat Arab.
Adanya hambatan di Selat Hormuz ditengarai dapat mengganggu kelancaran pasokan minyak bumi dari Timur Tengah nantinya. Airlangga menyebut laju pergerakan kapal minyak di Selat Hormuz mencapai 33 ribu kapal. Sementara arus lalu lintas di Laut Merah mencapai 27 ribu kapal.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan konflik Israel-Iran berpotensi mengerek ongkos pengangkutan atau freight cost dari komoditas minyak dan gas bumi apabila ada hambatan pada Laut Merah dan Selat Hormuz.
