Menkes Sebut Puskesmas Mampu Bayar Internet Starlink, Begini Skemanya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan atau DTPK bakal mampu membiayai layanan internet Starlink.
Budi sekaligus menepis kekhawatiran akan kemampuan puskesmas membayar biaya langganan Starlink. Terkait hal ini, Budi memastikan masing-masing Puskesmas punya anggaran yang cukup.
Ia lalu menjelaskan dari mana asal pembiayaan fasilitas satelit milik perusahaan Elon Musk tersebut. Budi mengatakan harga langganan per bulan yakni Rp 750 ribu berasal dari anggaran internet Bantuan Operasional Kesehatan. Budi menyebut masing-masing puskesmas punya limit biaya internet Rp 1 juta per bulan.
“Alatnya Rp 4 juta-an, harusnya masih bisa cicil 5 tahun,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (21/5).
Budi menjelaskan bahwa pihak Starlink sudah menawarkan cicilan dengan skema yang ringan. Dari biaya langganan per bulan Rp 750 ribu, puskesmas akan menambah cicilan untuk perangkat Starlink.
“Jadi setiap tahunnya ditambah beberapa puluh ribu, dari Rp 750 ribu tambah Rp 100 ribu sudah (bisa) cicilan alatnya,” katanya.
Kementerian Kesehatan ini sudah melakukan uji coba pada Minggu (19/5) di tiga puskesmas DTPK untuk memperluas akses kesehatan yang inklusif di Indonesia.
Puskesmas ini antara lain Puskesmas Pembantu (Pustu) Sumerta Kelod Denpasar, Pustu Bungbungan Klungkung, dan Puskesmas Tabarfane, Kepulauan Aru, Maluku.
Eks Dirut Bank Mandiri ini kemudian menyebut koneksi internet Starlink yang berjalan lewat satelit ini bisa memberi banyak manfaat. Mulai dari membantu proses pencatatan data imunisasi, skrining penyakit tidak menular, serta penimbangan balita secara digital di Aplikasi Sehat IndonesiaKu.
Salah satu contoh kasus yang ia temui adalah bagaimana masyarakat di DTPK tidak perlu jauh-jauh berkonsultasi ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk penyakit tidak menular. Ia cukup melakukan telekonsultasi ke RSUD tersebut.
“Itu contoh-contoh dan masih bisa berkembang. Jadi bukan cuma pelaporan tapi juga konsultasi,” ujar Budi.
