Panda Nababan Jelaskan Alasan Jokowi Tak Lagi Diakui jadi Kader PDIP
Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Panda Nababan mengatakan Presiden Joko Widodo saat ini sudah bukan kader PDIP. Ia menilai Jokowi telah mengkhianati PDIP pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 dengan mengalihkan dukungan dari Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto.
Panda menyampaikan hilangnya status kader tersebut juga berlaku pada wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Walikota Medan Bobby Nasution. Panda mengaku PDIP telah berupaya untuk tetap menjaga dukungan Jokowi kepada Ganjar dan PDIP.
Selain itu Panda menilai banyak sifat-sifat Jokowi yang di luar dugaan. Salah satu usaha yang disebutkan Panda adalah memberikan dukungan kepada Gibran saat maju untuk menjadi Walikota Solo dan Bobby saat maju menjadi Walikota Medan.
"Apa yang dibikin Megawati membuat sakit hati dia? Tidak ada. Bobby mau jadi walikota, ayo. Gibran mau jadi walikota, ayo. Itu mengorbankan kader PDIP karena sudah ada calon saat itu di Medan dan Solo," kata Panda dalam Podcast Gultik Katadata seperti dikutip Kamis (23/5).
Panda mencatat sejauh ini belum ada preseden baik pada kader yang keluar dari PDIP. Panda mencontohkan Arifin Panigoro yang dipecat dari PDIP pada 2005 karena tergabung dalam Gerakan Pembaruan PDIP.
Tujuan Gerakan Pembaruan PDIP adalah membuat PDIP tidak lagi dipimpin Megawati Soekarnoputri. Setelah keluar, Arifin mendirikan partai baru bernama Partai Demokrasi Pembaruan.
Arifin merupakan pendiri PT Medco Energi Internasional Tbk. Alhasil, Arifin mendapatkan julukan sebagai Raja Minyak Tanah Air. Forbes mencatat kekayaan bersih tertinggi Arifin adalah pada 2010 yang mencapai US$ 985 juta.
Jabatan tertinggi Arifin selama menjabat di PDIP adalah menjadi Ketua Fraksi PDIP di MPR pada 2002-2004. Adapun Arifin bergabung dengan Partai Moncong Putih pada 1999 dan wafat pada 2022.
"Arifin yang kaya raya, bikin partai, akhirnya masuk laut. Semua tokoh yang keluar dari PDIP hangus, tidak ada yang jadi orang. Ini bukan klenik, fakta," katanya.
Soal status Jokowi dan Gibran di PDIP sebelumnya telah diumumkan oleh partai. Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Komarudin Watubun pada Senin (22/4) menyebut ayah dari Gibran tersebut telah terang-terangan berada di kubu beda dengan PDIP. Sikap Jokowi membuat ia dengan jelas telah berada di luar barisan partai.
"(Jokowi) Sudah di (kubu) sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyatakan PDIP telah mempertegas sikap politik dengan Jokowi.
"Pengumuman Mahfud MD selaku bakal cawapres pendamping Ganjar di saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan lawatan luar negeri, bisa dimaknai PDIP ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Joko Widodo," katanya sebelum pilpres digelar.
Dosen Universitas Paramadina itu menilai, PDIP dan partai koalisi tak melibatkan Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan cawapres Ganjar. Langkah ini dimaknai mempertegas sikap PDIP yang ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi.
Bahkan kata dia, hal itu juga dikonfirmasi oleh penundaan pemanggilan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, terkait wacana pencawapresannya setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
.
