Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi Capai 75,6%, Ini Respons Istana

Amelia Yesidora
21 Juni 2024, 16:32
jokowi, istana, survei
ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan) di Kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Pihak Istana Kepresidenan merespons angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang terus meningkat. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayanan mengatakan capaian ini akan menjadi motivasi untuk menuntaskan agenda prioritas pembangunan.

Ari mengatakan Jokowi akan bekerja untuk menyelesaikan agenda pembangunan meski masa jabatannya akan berakhir. Ia mengatakan Jokowi akan tetap blusukan untuk memastikan agenda prioritas berjalan.

"Tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat tidak membuat pemerintah cepat berpuas diri," kata Ari dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Jumat (21/5).

Hasil survei Kompas pada Juni 2024 menunjukkan 75,6% warga puas pada kepemimpinan Jokowi. Angka ini meningkat dari periode survei lalu yakni Desember 2023. Bahkan angkanya capai level tertinggi di periode kedua jabatan Jokowi.

 “Tingkat ketidakpuasan itu bahkan tercatat paling rendah sejak survei periode kedua pemerintahan dilakukan pada Oktober 2019,” tulis laporan Survei Kepemimpinan yang dirilis Litbang Kompas pada Kamis (20/6).

Survei ini dilaksanakan Litbang Kompas lewat wawancara tatap muka pada 27 Mei—2 Juni 2024. Total responden ada 1.200 orang dari 38 provinsi. Tingkat kepercayaan suvrei 95% dan margin of error + 2,83%.

 

Dari lima alasan kepuasan atas pemerintahan Jokowi, alasan terbesar adalah sering mendapat bantuan sosial atau bansos. Sekitar 21,7% responden puas karena beroleh bansos berupa Jamkesmas, BLT, hingga PKH.

Alasan lainnya adalah Jokowi menunjukkan kinerja yang baik (16,3%), kepemimpinan yang merakyat (11,1%), adanya pembangunan merata hingga ke desa (10,9%), dan juga pembangunan yang masif (10,5%).

Kendati demikian, alasan ketidakpuasan terbesar juga bergantung pada bantuan sosial. Sebanyak 3,9% responden mengaku tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi karena bansos tidak merata dan tidak tepata sasaran.

Begitu juga dengan alasan ekonomi belum stabil atau kesulitan mendapat pekerjaan (3,7%), harga sembako mahal (3,5%), dan tidak konsisten dengan janji kampanye (1,3%).

Rapor Merah Bidang Hukum 

Ada total empat bidang yang turut disurvei oleh Litbang Kompas: politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Sebanyak 85,5% masyarakat puas atas kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin di bidang politik dan keamanan. Begitu juga dengan bidang kesejahteraan sosial yang diapresiasi 82%.

Dua bidang lain yakni ekonomi dan hukum, banyak dikritisi publik. Hanya 57,4% responden puas atas kinerja pemerintah di bidang hukum. Ini adalah angka terendah dari keempat bidang. Pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum menjadi alasan utama, menyusul korupsi, kolusi, nepotisme, hingga perlakuan aparat.

Kondisi ekonomi Indonesia yang berat tidak menurunkan kepuasan publik atas kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin di bidang tersebut. Sebanyak 65,1% masyarakat puas, atau naik sekitar 4,3% dari bulan lalu.

Reporter: Amelia Yesidora, Muhamad Fajar Riyandanu

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...