DPR Panggil Menkominfo dan BSSN, Bahas Kebocoran Pusat Data Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian hari ini. Keduanya diminta penjelasan soal serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan pemanggilan keduanya karena serangan tersebut menyebabkan gangguan pada layanan publik.
"Masyarakat ingin penjelasan dari pemerintah, khususnya Kemenkominfo dan BSSN," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6) dikutip dari Antara.
Meutya mengatakan DPR ingin menggali informasi lebih lanjut, termasuk soal permintaan uang tebusan senilai Rp 131 miliar oleh pelaku peretasan.
"Pemerintah telah menjelaskan, namun apa yang dilakukan kami anggap belum cukup penjelasannya," kata politisi Partai Golkar itu.
DPR meminta Budi dan Hinsa menjelaskan langkah penanganan gangguan pada pusat data agar masyarakat merasa tenang. Meski demikian, dewan memberikan kebebasan apabila ada informasi yang bersifat rahasia.
"Terkait Pasal 47 di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam memenuhi perlindungan data pribadi," kata Meutya.
Kominfo mengatakan sejumlah layanan pemerintahan mulai pulih setelah adanya gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan bilang, ada tiga layanan yang sudah berangsur pulih.
“Tiga layanan yang sudah berangsur pulih yaitu layanan keimigrasian, layanan perizinan event Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), dan layanan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata Samuel dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (26/6).
