AS Jajaki Peluang Kerja Sama Bioteknologi Pertanian dan Energi Nuklir
![Kerja sama AS](https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2023/06/11/2023_06_11-13_35_01_a40002c6-0822-11ee-99d5-0a36aed4cb60_960x640_thumb.jpg)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Under Secretary for Economic Growth US Department of States, Jose Fernandez pada Senin (15/7) di Kantor Kemenko Perekonomian. Dalam kesempatan tersebut, Fernandez menyampaikan keinginan untuk kerja sama dalam bidang bioteknologi pertanian.
Pertemuan bilateral memusatkan perhatian pada upaya kolaborasi dan dukungan Amerika Serikat (AS) di beberapa sektor seperti ekosistem semikonduktor, energi baru dan terbarukan (EBT), pertanian, dan potensi kerja sama lainnya. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama bioteknologi dengan AS seperti pada komoditas padi, jagung, dan tebu.
“Kerja sama tersebut salah satunya juga telah dilakukan melalui riset pada bidang bioteknologi antara Universitas di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor dengan Universitas di AS,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis seperti dikutip, Selasa (15/7).
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan tebu. Kerja sama juga terjalin untuk penggunaan bio-etanol bagi bahan bakar ramah lingkungan.
Dia memastikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan sejumlah food estate untuk menjaga keamanan pangan di seluruh Indonesia. Selanjutnya tterkait optimalisasi pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik juga ada pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai pembangkit tenaga listrik.
Menurut Airlangga, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar memerlukan kapasitas energi listrik yang besar. “Reaktor nuklir yang dihasilkan melalui modular SMR, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut,” ujar Airlangga.
Fernandez memastikan siap mendukung penggunaan SMR dan mendorong pihak swasta membantu pengembangan dan kajian kelayakan pembangunan reaktor. Ia mengatakan sudah ada beberapa pelaku usaha pengelola reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang menyatakan minat investasi.
“Indonesia juga memiliki beberapa laboratorium nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan,”ujar Fernandez.
Kerja Sama OECD
Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Tim Nasional OECD. Airlangga berharap proses aksesi mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia.
“Serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul,” tutur Airlangga.
Terkait pengembangan semikonduktor, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024. Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.
Dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD diharapkan juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor tersebut. Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat rantai pasokan global semikonduktor melalui mekanisme International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund.
Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama pengembangan SDM semikonduktor dengan Universitas Arizona. Selain itu, Indonesia juga mengapresiasi kepemimpinan AS dalam kerja sama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).
Airlangga menekankan Indonesia akan terus melanjutkan berbagai program prioritas pemerintah saat ini. Khususnya terkait upaya aksesi Indonesia dalam OECD dan transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission.
Fernandez menyatakan dukungan Pemerintah AS terkait rencana Indonesia tersebut. Fernandez menuturkan AS juga optimistis Indonesia dapat meraih keanggotaan penuh OECD dalam waktu tidak terlalu lama.