Jokowi Panggil Bos KCIC dan Wamen BUMN, Sorot Rugi WIKA di Project Whoosh
Buat ringkasan dengan AI
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (24/7). Jokowi memanggil dua pejabat tersebut di tengah isu kereta cepat Whoosh menjadi salah satu sumber kerugian PT Wijaya Karya (WIKA).
Proyek Whoosh berkontribusi dalam kerugian WIKA yang mencapai Rp 7,12 triliun pada tahun lalu. Hal ini mewajibkan perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp 12 triliun demi memenuhi penyertaan modal proyek sepur kilat Jakarta-Bandung.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perusahaan akan membayarkan penagihan sesuai kontrak rekayasa pengadaan dan konstruksi atau engineering, procurement and construction (EPC) yang berlaku. Menurut Dwiyana, dalam proyek KCIC WIKA bertindak sebagai kontraktor.
“Artinya semua penagihan dari kontraktor harus diikuti oleh semua yang ada di klausul kontrak EPC," kata Dwiyana saat ditemui seusai pertemuan.
Dia mengatakan pengelolaan kereta cepat Whoosh merupakan proyek strategis yang harus dikerjakan lewat tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Karena itu ia mengarahkan agar persoalan utang ditanyakan langsung pada manajemen WIKA.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) enggan bicara banyak soal perkara Whoosh yang menjadi salah satu penyebab kerugian WIKA. Dia hanya menyampaikan persoalan tersebut terjadi saat WIKA berperan dalam pembangunan proyek kereta cepat tersebut. "Itu waktu kontraktor," ujar Tiko.
Beban Utang WIKA
Sebelumnya, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan WIKA mendapatkan penugasan untuk menjadi bagian proyek kereta cepat melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Saat itu, WIKA ditunjuk untuk memimpin proyek tersebut yang akhirnya harus menyertakan modal ke PSBI senilai Rp 6,1 triliun.
"Selain itu, kami memiliki utang yang belum dibayar senilai Rp 5,5 triliun. Jadi, untuk mendapatkan uang hampir Rp 12 triliun ini harus menerbitkan obligasi senilai Rp 11 triliun," kata Agung dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (8/7).
Agung mengatakan total utang pada tahun lalu mencapai Rp 56 triliun secara konsolidasi. Hal tersebut diperburuk dengan total beban pencadangan piutang yang bermasalah maupun ditangguhkan. Namun ia tidak menjelaskan total nilai piutang yang ditangguhkan dan bermasalah tersebut.
Ia mengatakan sumber kerugian WIKA pada tahun lalu adalah beban bunga tinggi dan beban lain-lain. Menurutnya, penyertaan modal pada PSBI menjadi bagian dari beban lain-lain lantaran KCJB mencatatkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya.
