Megawati Sebut Ribut Soal Tambang Tak Urgen: Kalau Tak Ada Beras Piye?
Buat ringkasan dengan AI
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi saat ini yang meributkan perihal pengelolaan tambang saat memberikan pidato di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Partai Perindo, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7). Ia menilai ada persoalan lain yang lebih penting dibanding perkara tambang.
"Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah gak ada beras terus piye?" kata Megawati.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menggambarkan kekhawatirannya perihal ketersediaan bahan pangan. Ia menyebut rasio impor beras yang semakin tidak seimbang.
Ia menyebut persoalan ketersediaan pangan seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak lantaran menyangkut hal dasar. Selain itu menurut Mega pangan bisa menjadi salah satu isu mempengaruhi hubungan antarnegara.
"Negara yang impornya atau ekspor beras, itu ketar ketir lho. Jadi mereka kemungkinan mungkin tahan (pasokan). Karena buat negara mereka," kata dia.
Megawati lalu menggambarkan situasi saat kesulitan bahan pangan terjadi. Ia pun menyebut dalam 4 tahun terakhir telah menginstruksikan pada seluruh jajaran PDIP untuk menanam berbagai macam tanaman pendamping beras.
"10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras, bukannya pengganti," kata Megawati.
Kemauan menanam tanaman menurut dia merupakan bagian dari ketahanan pangan. Hal itu, sebagai langkah antisipasi agar tak kesulitan bahan pangan bila pasokan beras menipis atau sulit didapat.
"Lho kalau nanti gak ada, jangan dipikir lho mau impor, impornya aja ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya,” ujar Megawati.
Ia pun menyampaikan memiliki perhatian besar pada upaya memenuhi ketahanan pangan nasional. Ia berharap pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan isu yang berkaitan dengan masyarakat.
Adapun ribut soal tambang mencuat setelah Jokowi memberi kesempatan kepada organisasi masyarakat berbasis keagamaan untuk turut mendapat izin tambang. Dua ormas islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah.
