Jokowi Tak Lagi Buru-Buru Pindahkan ASN ke IKN, Target September Bisa Bergeser
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memastikan tenggat waktu pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN) serta TNI-Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke lokasi baru dapat dilakukan pada September mendatang.
Namun, rencana tersebut bisa ditunda jika sarana-prasarana dan fasilitas layanan dasar di IKN belum memadai. "Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di IKN. Sekali lagi pemerintah tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur," kata Jokowi kepada wartawan seusai peresmian Plaza Seremoni dan Sumbu Kebangsaan IKN pada Rabu (14/8).
Jokowi menyatakan tidak akan membuat keputusan yang memaksakan pelaksanaan pemindahan ASN dan TNI-Polri jika persiapan infrastruktur dan fasilitas ibu kota baru belum memadai. "Pemerintah tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum siap," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara pada Oktober tahun ini.
Sebanyak 47 tower tersebut akan memuat ribuan ASN TNI-Polri dengan hitung-hitungan 3.200 orang apabila menggunakan skenario berbagi hunian (sharing), dan 1.700 ASN TNI-Polri jika menerapkan skema hunian individu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan hunian individu dipergunakan untuk para ASN yang sudah menikah dan memiliki keluarga. “Jangan khawatir bagi ASN muda yang akan pindah, mereka tidak akan berbagi (sharing). Bisa dengan keluarga dan putra-putrinya,” kata Azwar Anas kepada wartawan di sela-sela mengunjungi Embung MBH di IKN, Senin (12/8).
Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas sekolah tingkat TK, SD, dan SMP untuk para anak-anak ASN yang ikut pindah ke IKN. Azwar Anas mengatakan letak sekolah berada di sekitar hunian apartemen.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN merupakan para pegawai yang punya kemampuan digital dasar. Seleksi tersebut bertujuan untuk mendukung sistem pemerintahan di ibu kota baru yang berbasis elektronik.
Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya paa fase kedua (2025-2029) dilakukan pengembangan shared office di IKN.
Pada fase ketiga (2030-2039) akan dilakukan pengembangan agile government dan selanjutnya fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0. Adapun fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan artificial intelligence (Al).
