Top News: Singapura Perangi Vape dan Setya Novanto Bebas Bersyarat

Top News  Katadata.co.id menyajikan berita paling menarik dari kumpulan artikel kemarin (18/08). Dunia ekonomi mencatat pergerakan signifikan, di mana investor asing membukukan pembelian saham mencapai Rp 6,7 triliun hanya dalam sepekan. Saham-saham seperti BBRI, DSSA, dan TLKM menjadi penopang utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dari kancah internasional, Singapura menegaskan sikapnya terhadap vape, memperlakukannya seperti narkoba dengan kebijakan yang sangat ketat. Di dalam negeri, topik hangat seputar pembebasan bersyarat Setya Novanto setelah tujuh tahun di bui kembali mencuat, memicu berbagai respons. Sudirman Said bahkan menyatakan bahwa Indonesia belum merdeka dari koruptor, menyoroti perjalanan panjang kasus ini.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada analisis anggaran, di mana peneliti CSIS menilai alokasi Rp 335 triliun untuk program tertentu berisiko bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Berbagai peristiwa ini merupakan rangkuman berita penting yang menarik untuk diikuti kemarin, memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika terkini.

Asing Borong Saham Rp 6,7 Triliun Sepekan, BBRI, DSSA dan TLKM Topang IHSG

Pekan lalu, investor asing mencatatkan aksi beli bersih (net buy) signifikan sebesar Rp 6,68 triliun, mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 4,84% ke 7.898,37 dan menembus level 8.000 intraday. Kenaikan ini turut meningkatkan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia sebesar Rp 692 triliun menjadi Rp 14.247 triliun. Rata-rata nilai transaksi harian juga melonjak 24,9% menjadi Rp 21,3 triliun.

Aksi beli bersih asing ini terjadi berturut-turut selama empat hari perdagangan terakhir, dimulai dari Senin (11/8) hingga Kamis (14/8) dengan nilai net buy yang terus meningkat. Sejumlah saham *big caps*, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Dian Swastatika Sentosa (DSSA), dan Telkom Indonesia (TLKM), menjadi motor penguatan indeks. Menariknya, sektor teknologi juga menunjukkan pergerakan signifikan, namun saham apa yang menjadi penggerak utama di sektor ini dengan lonjakan fantastis yang turut menyumbang poin besar bagi IHSG?. Baca berita selanjutnya 

Singapura akan Tegas Terhadap Vape, Diperlakukan Seperti Narkoba

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah lebih tegas terhadap penggunaan rokok elektrik alias vape, yang dianggap sebagai kekhawatiran serius. Meskipun sudah dilarang, vape masih diselundupkan dan seringkali mengandung zat berbahaya seperti etomidate, obat anestesi yang seharusnya hanya diberikan secara medis. Pendekatan denda seperti rokok biasa dinilai tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah ini.

Ke depan, Singapura akan memperlakukan pelanggaran vape sebagai masalah narkotika, dengan ancaman hukuman penjara dan sanksi lebih berat bagi penjual. Selain penegakan hukum yang lebih ketat, pemerintah juga akan menerapkan program rehabilitasi bagi pengguna yang kecanduan serta meluncurkan kampanye edukasi publik berskala nasional. Bagaimana Singapura akan mengimplementasikan strategi komprehensif ini dan dampak lebih lanjutnya terhadap masyarakat sangat menarik untuk disimak.. Klik link berita berikut untuk membaca kelanjutannya 

Setnov Bebas, Sudirman Said: Indonesia Belum Merdeka dari Koruptor

Menteri ESDM 2014-2016, Sudirman Said, menyoroti pembebasan bersyarat terpidana korupsi e-KTP, Setya Novanto, yang dinilainya menunjukkan Indonesia belum merdeka dari cengkeraman koruptor.

Sudirman mengecam praktik hukum yang meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti Novanto, yang kasusnya menyebabkan dampak sistemik pada administrasi kependudukan. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah, memungkinkan terpidana besar mendapat perlakuan istimewa.

Pembebasan Setya Novanto ini terjadi setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali, memangkas vonisnya dari 15 menjadi 12,5 tahun penjara. Meskipun sudah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya yang dipersingkat, status Novanto kini adalah bebas bersyarat. Lantas, bagaimana Setya Novanto bisa memenuhi syarat bebas bersyarat dan apa saja kewajiban yang masih harus ia penuhi?. Simak berita selengkapnya 

Bebas Bersyarat Usai 7 Tahun di Bui, Begini Perjalanan Kasus Setya Novanto

Setya Novanto, mantan Ketua DPR, resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada 16 Agustus 2025 setelah mendapat remisi 28 bulan 15 hari. Pembebasan ini menyusul dikabulkannya peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dan pelunasan denda kasus korupsi e-KTP. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan semua narapidana berhak atas remisi jika memenuhi syarat, tanpa pilih kasih.

Perjalanan hukum Setnov dimulai Juli 2017 terkait korupsi e-KTP senilai Rp5,9 triliun, yang membuatnya divonis 15 tahun penjara pada April 2018 setelah serangkaian drama dan kontroversi. Meskipun masa tahanannya diwarnai isu fasilitas sel mewah dan pelanggaran izin, ia akhirnya bebas bersyarat setelah hukumannya dikurangi dan dinilai berkelakuan baik. Untuk memahami lebih jauh lika-liku karir dan perjuangan hukumnya yang penuh drama, detail lengkapnya sangat menarik untuk dibaca.. Baca berita selanjutnya 

Peneliti CSIS Nilai Anggaran Rp 335 T untuk MBG Berisiko untuk APBN 2026

Peneliti Departemen Ekonomi Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menyatakan bahwa peningkatan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) menjadi Rp 335 triliun pada 2026 berisiko besar bagi ekonomi Indonesia. Angka ini melonjak drastis dari Rp 171 triliun pada 2025, padahal realisasi program hingga saat ini baru mencapai 4,8% atau Rp 8,2 triliun. Laksono mengkhawatirkan dampak ketidakselarasan anggaran yang tidak terserap optimal di tengah komitmen besar pemerintah.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran akan konsekuensi makroekonomi dari ketidaksesuaian pengeluaran ini, terutama mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, perbaikan sekolah, atau sektor lain yang dapat memberikan dampak ekonomi langsung dan lebih signifikan. Namun, meskipun kekhawatiran ini disampaikan, mengapa pemerintah tetap "all-in" dengan MBG, dan apa saja dampak ekonomi positif yang justru terlewatkan menurut penelitian ini? Baca berita selengkapnya.