Transportasi Publik Jakarta Jangkau 93 Persen Wilayah, Integrasi Terus Diperkuat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas dan integrasi transportasi publik. Pengembangan dilakukan melalui perluasan jaringan, peningkatan kapasitas, digitalisasi layanan, serta penguatan aspek keselamatan. Saat ini, cakupan layanan transportasi publik telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, perluasan layanan tersebut turut mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik.

“Penggunaan transportasi publik terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa transportasi Jakarta mengalami perbaikan yang signifikan,” ujarnya dalam Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Jakarta, Selasa (29/9).

Peningkatan kualitas layanan juga tercermin dalam survei independen Litbang Kompas terhadap 400 pengguna lima moda transportasi pada 5–10 September 2026. Survei dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan *margin of error* sekitar 4,89 persen itu mencatat tingkat kepuasan pengguna mencapai 97,5 persen.

Meski tingkat kepuasan sudah tinggi, peningkatan kapasitas layanan masih menjadi kebutuhan. Sebanyak 49,5 persen responden berharap ada penambahan armada dan frekuensi layanan transportasi publik di Jakarta.

Perluas Jaringan dan Tingkatkan Kapasitas

Pengembangan transportasi massal menjadi salah satu upaya Pemprov DKI memperkuat konektivitas. Salah satunya melalui operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun. Saat ini, jumlah pengguna LRT tersebut mencapai lebih dari 12 ribu penumpang per hari, dengan target 80 ribu penumpang per hari.

Pramono menuturkan, Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas untuk mewujudkan Jakarta yang terhubung.

“Salah satunya LRT Jakarta yang ke depan akan terus dikembangkan untuk memperluas jaringan transportasi massal hingga kawasan strategis seperti Dukuh Atas,” katanya.

Selain memperluas jaringan, Pemprov DKI menyiapkan perluasan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Pemprov DKI juga akan melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah layanan transportasi publik, termasuk TransJakarta dan Transjabodetabek.

Survei Litbang Kompas mencatat, sebanyak 74,9 persen pengguna menilai tarif baru wajar dan 75 persen menilai tarif tersebut tetap lebih murah dibandingkan moda lain. Sementara itu, 71 persen responden menilai tarif Mikrotrans berbayar Rp2.000 wajar.

Pemprov DKI juga merespons kebutuhan peningkatan kapasitas dengan mendorong penambahan armada dan perbaikan headway untuk mempersingkat waktu tunggu. Peningkatan layanan diarahkan pada ketepatan waktu, kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal, serta penataan rute berbasis data perjalanan secara real time.

Integrasi Antarmoda hingga Digitalisasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pengembangan transportasi tidak hanya berkaitan dengan penambahan infrastruktur dan kendaraan, tetapi juga kemampuan menghubungkan masyarakat dengan berbagai aktivitas.

“Transportasi bukan sekadar urusan penyediaan kendaraan dan infrastruktur fisik, melainkan penghubung utama masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, tempat kerja, pasar, serta pusat-pusat perekonomian,” kata Rano dalam Upacara Peringatan Harhubnas Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Monas, Jakarta, Selasa (22/9).

Menurutnya, integrasi antarmoda menjadi penting untuk mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan daya tarik angkutan umum. Untuk kota seperti Jakarta, transportasi publik harus semakin layak, menarik, dan terintegrasi secara menyeluruh.

“Integrasi antarmoda sangat penting agar mobilitas warga dari satu titik ke titik lainnya dapat berlangsung semakin mudah, cepat, dan efisien,” urainya.

Integrasi tersebut juga dibarengi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan transportasi.

“Teknologi harus mampu membuat pengawasan transportasi lebih efektif, perjalanan semakin aman, kepatuhan meningkat, dan sistem pelayanan publik bertambah tertib,” kata Rano.

Salah satu implementasinya terlihat pada digitalisasi parkir. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat parkir nontunai berbasis aplikasi telah diterapkan di 44 ruas jalan atau sekitar 59 persen dari target 75 ruas jalan pada 2026.

Sepanjang Januari - Agustus 2026, Dishub juga melakukan 1.953 penindakan parkir liar, terdiri atas 394 penderekan, 1.116 Operasi Cabut Pentil (OCP) roda dua, 27 OCP roda empat, 163 pengangkutan sepeda motor, serta 253 penertiban juru parkir liar.

Digitalisasi dan penguatan layanan juga dilakukan melalui Call Center 1500813. Sejak diluncurkan pada 9 Agustus - 25 September 2026, layanan tersebut telah menerima 1.156 panggilan, terdiri atas 798 layanan informasi dan 358 permintaan layanan serta pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

Keselamatan Jadi Fondasi Transportasi

Di samping integrasi dan peningkatan layanan, Pemprov DKI menempatkan keselamatan sebagai fondasi pengembangan transportasi. Rano menuturkan, Hari Perhubungan Nasional tahun ini mengingatkan bahwa keselamatan adalah hal yang paling utama.

“Keselamatan tidak boleh berhenti pada prosedur administratif semata, tetapi harus benar-benar hidup dalam pelayanan dan operasional transportasi sehari-hari,” ujarnya.

Momentum Harhubnas 2026 juga diisi dengan Bulan Keselamatan Transportasi. Menurut Rano, penguatan budaya keselamatan perlu berlangsung sepanjang tahun dan melibatkan operator, petugas, maupun pengguna transportasi.

“Momentum ini harus menjadi fondasi awal untuk memperkuat budaya keselamatan sepanjang tahun, baik bagi operator, petugas, maupun masyarakat pengguna jasa transportasi,” tuturnya.

Upaya membangun budaya tersebut turut dilakukan melalui penghargaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan (KITA) 2026. Tahun ini, tercatat 768 pendaftar dan peserta, terdiri atas 685 kategori umum dan 83 kategori khusus. Penilaian melibatkan unsur Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, KNKT, dan Universitas Indonesia.

Harmoni Transportasi Jakarta

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, peringatan Harhubnas tahun ini mengusung tajuk “Harmoni Transportasi Jakarta”. Konsep tersebut menekankan keselarasan antarmoda sekaligus kolaborasi pemerintah, operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

“Transportasi yang baik tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi pemerintah, operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan warga,” ujar Budi.

Penguatan layanan juga dibarengi perubahan pendekatan petugas di lapangan. Dishub mengembangkan lima perilaku petugas, yakni berintegritas, peduli, profesional, sigap, dan humanis.

Budi menilai, perubahan tersebut penting agar peningkatan kualitas transportasi tidak hanya terlihat pada infrastruktur dan sistem, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang saya melihat, Dinas Perhubungan DKI telah berubah menjadi lebih humanis. Saya menaruh harapan kepada saudara kalian, merubah wajah menjadi lebih humanis tetapi tidak kehilangan ketertiban dan ketegasannya,” tuturnya.

Pengembangan transportasi Jakarta pada akhirnya diarahkan untuk membangun layanan yang semakin terintegrasi, terjangkau, andal, modern, dan inklusif. Perluasan jaringan dan armada, digitalisasi, keselamatan, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas warga.