Menakar Dampak Bansos dan Manuver Jokowi Jelang Pemilu
Sejumlah pakar politik menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara masif dapat memicu ketergantungan publik. Hal itu dinilai mempengaruhi upaya pemberdayaan dan produktivitas masyarakat.
Pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menyampaikan gelombang penyaluran BLT dan bantuan beras secara masif dapat menurunkan tingkat inisiatif penerima bantuan terhadap jalannya roda perekonomian nasional. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat melemahkan sentimen publik terkait perumusan kebijakan yang mempengaruhi hajat orang banyak, terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah.
"Istilahnya masyarakat diajari untuk langsung minum obat demam saja, ada bansosnya. Jadi tidak usah khawatir terkait jalannya pemerintahan dan itu justru menurunkan tingkat partisipasi publik," kata Kunto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (27/12).
Kunto mengakui penyaluran bantuan merupakan salah satu tugas negara untuk melindungi masyarakat. Namun, penerapan kebijakan yang belakangan masif dan berkepanjangan dapat memengaruhi tradisi kolektif masyarakat, terutama pada komunitas pedesaan. Menurut Kunto, warga desa kerap kali aktif untuk menyalurkan aspirasi domestik ke pemerintah desa, seperti penyediaan pupuk bagi petani.
Pandangan lain diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah. Dia menyebut metode distribusi bansos dan BLT yang kerap dihadiri langsung oleh Jokowi memberikan kesan penyaluran bansos sebagai pemberian individu.
“Ini memang berdampak meningkatkan popularitas dan kesukaan publik terhadap pejabat tersebut," kata Hurriyah.
Sepanjang Desember 2023, Jokowi tercatat telah mengunjungi lima kota untuk menyalurkan paket bantuan beras 10 kilogram (kg) beras. Jokowi juga turun langsung untuk membagi BLT senilai Rp 400 ribu kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Jokowi memulai tur penyaluran bantuan sosial di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 4 Desember lalu. Selanjutnya penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino berlanjut ke Kompleks Pergudangan Danga, Kabupaten Nagekeo, NTT pada 5 Desember dan dilanjutkan di Gudang Bulog Baru Tenau, Kota Kupang, NTT pada keesokan harinya.
Safari penyerahan bantuan beras dan BLT kepada sejumlah masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada 13 Desember, Jokowi bertolak ke Gudang Bulog Bondasari dan Kantor Pos Pekalongan, Jawa Tengah untuk penyerahan bantuan beras dan BLT Rp 400 kepada KPM.
Kegiatan serupa berlanjut saat dirinya mengunjungi Gudang Bulog Gadang dan Kantor Pos Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada 14 Desember. Jelang tutup tahun, Jokowi juga menyempatkan diri untuk hadir langsung saat penyaluran bantuan beras dan BLT di Kantor Pos Kecamatan Genteng dan Pasar Ragojampi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu, 27 Desember.
Dampak Elektoral
Hurriyah melihat strategi penyaluran bansos dan BLT belakangan ini beririsan dengan kepentingan elektoral jelang pemilihan presiden. Ia menilai sikap Jokowi terkesan ditujukan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dari calon peserta pemilu 2024 yang mendapat dukungan dari Jokowi.
"Terasa terutama di periode dua. Meskipun tidak berkaitan langsung karena Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan diri sebagai presiden lagi, tapi kebijakan itu disinyalir punya kepentingan elektoral," kata Hurriyah.
Pada pilpres 2024 Jokowi hingga kini belum menunjukkan dukungan langsung terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski begitu putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Pada pilpres Prabowo - Gibran mendapat nomor urut 2. Dua pasangan lain adalah Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tinggi. Survei bertajuk 'Dinamika Elektoral di Awal Masa Kampanye' itu menghasilkan temuan 76,2% responden merasa puas atas kinerja Jokowi.
Dalam survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 tersebut sebanyak 33,6% responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi karena kerap memberikan bantuan sosial (bansos) kepada rakyat kecil. Sementara alasan nomor dua atau 25,1% responden mengaku puas dengan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena telah menyediakan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya.
Survei dilakukan dengan menyasar 1.200 orang dan menggunakan metode penarikan sampel acak atau multistage random sampling. Survei ini memiliki toleransi kesalahan 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan keberadaan bansos dalam tiga tahun terakhir menjadi faktor utama masyarakat dalam memberi penilaian kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Menurut Bawono, bansos menjadi oase di tengah ketidakpastian ekonomi domestik akibat dampak Pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Dia menyebut Covid-19 berimplikasi pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat yang seringkali berimbas pada penutupan usaha hingga pemutusan hubungan kerja.
"Beberapa tahun terakhir, fakta bahwa bansos menjadi hal yang cukup menentukan bagi publik untuk menilai apakah dia puas atau tidak puas terhadap kinerja presiden," saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (27/12).
Jokowi mengalokasikan anggaran bansos beras secara bertahap pada 2023, yang dimulai dari Maret-Mei 2023. Bansos beras tahap pertama itu menyasar 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total bantuan sekitar 630 ribu ton beras senilai Rp7,9 triliun.
Jokowi kembali mengguyur bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan kepada tiap KPM pada September-Desember 2023 lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah meluncurkan dana Rp 8 triliun untuk penyaluran bansos beras tahap dua periode September-November tersebut.
Sementara distribusi bansos beras periode Desember 2023 senilai Rp2,67 triliun. Sehingga total bansos beras yang disalurkan pemerintah sampai akhir 2023 berjumlah Rp18,57 triliun. Selain itu, Jokowi juga mengalokasikan anggaran Rp7,52 triliun untuk BLT El Nino sebesar Rp 200.000 per bulan per kelompok penerima dengan target sebanyak 18,8 juta untuk periode November-Desember 2023.
