Menakar Dampak Bansos dan Manuver Jokowi Jelang Pemilu
Sejumlah pakar politik menganggap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara masif dapat memicu ketergantungan publik. Hal itu dinilai mempengaruhi upaya pemberdayaan dan produktivitas masyarakat.
Pakar komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menyampaikan gelombang penyaluran BLT dan bantuan beras secara masif dapat menurunkan tingkat inisiatif penerima bantuan terhadap jalannya roda perekonomian nasional. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat melemahkan sentimen publik terkait perumusan kebijakan yang mempengaruhi hajat orang banyak, terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah.
"Istilahnya masyarakat diajari untuk langsung minum obat demam saja, ada bansosnya. Jadi tidak usah khawatir terkait jalannya pemerintahan dan itu justru menurunkan tingkat partisipasi publik," kata Kunto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (27/12).
Kunto mengakui penyaluran bantuan merupakan salah satu tugas negara untuk melindungi masyarakat. Namun, penerapan kebijakan yang belakangan masif dan berkepanjangan dapat memengaruhi tradisi kolektif masyarakat, terutama pada komunitas pedesaan. Menurut Kunto, warga desa kerap kali aktif untuk menyalurkan aspirasi domestik ke pemerintah desa, seperti penyediaan pupuk bagi petani.
Pandangan lain diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah. Dia menyebut metode distribusi bansos dan BLT yang kerap dihadiri langsung oleh Jokowi memberikan kesan penyaluran bansos sebagai pemberian individu.
“Ini memang berdampak meningkatkan popularitas dan kesukaan publik terhadap pejabat tersebut," kata Hurriyah.
Sepanjang Desember 2023, Jokowi tercatat telah mengunjungi lima kota untuk menyalurkan paket bantuan beras 10 kilogram (kg) beras. Jokowi juga turun langsung untuk membagi BLT senilai Rp 400 ribu kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Jokowi memulai tur penyaluran bantuan sosial di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 4 Desember lalu. Selanjutnya penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino berlanjut ke Kompleks Pergudangan Danga, Kabupaten Nagekeo, NTT pada 5 Desember dan dilanjutkan di Gudang Bulog Baru Tenau, Kota Kupang, NTT pada keesokan harinya.
Safari penyerahan bantuan beras dan BLT kepada sejumlah masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada 13 Desember, Jokowi bertolak ke Gudang Bulog Bondasari dan Kantor Pos Pekalongan, Jawa Tengah untuk penyerahan bantuan beras dan BLT Rp 400 kepada KPM.
Kegiatan serupa berlanjut saat dirinya mengunjungi Gudang Bulog Gadang dan Kantor Pos Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada 14 Desember. Jelang tutup tahun, Jokowi juga menyempatkan diri untuk hadir langsung saat penyaluran bantuan beras dan BLT di Kantor Pos Kecamatan Genteng dan Pasar Ragojampi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu, 27 Desember.
Dampak Elektoral
Hurriyah melihat strategi penyaluran bansos dan BLT belakangan ini beririsan dengan kepentingan elektoral jelang pemilihan presiden. Ia menilai sikap Jokowi terkesan ditujukan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dari calon peserta pemilu 2024 yang mendapat dukungan dari Jokowi.
