Pemerintah Kaji Sistem Ganjil–Genap di Tol Cipali Saat Mudik Lebaran
Pemerintah mewacanakan penerapan sistem ganjil-genap di beberapa ruas jalan tol. Sistem ini tengah dikaji sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan saat arus mudik dan balik lebaran, Juni 2017 mendatang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu ruas jalan yang kemungkinan akan mengadopsi sistem ini adalah Tol Cipali. Namun, wacana ini masih memerlukan kajian dari kementerian dan lembaga terkait.
"Sedang kami bahas. Jangan ngomong dulu karena sedang kami bahas, nanti ada yang salah," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (4/4).
(Baca juga: Menyambut Lebaran, Jokowi Tekankan Tiga Persiapan)
Budi mengatakan, wacana penerapan sistem ganjil-genap saat arus mudik lebaran ini merupakan usulan dari sebagian masyarakat. Namun, Budi menyadari bahwa akan ada sebagian masyarakat lainnya yang merasa keberatan dengan usulan ini. Oleh karenanya, pemerintah akan mengkaji lebih mendalam sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut.
"Jadi masyarakat (berpikir) 'enak aja, gue plat ganjil tapi pas tanggal genap tidak boleh, mesti tunda satu hari lagi'. Itu yang kami pikirkan," ujar Budi.
Saat ini, sistem ganjil-genap telah diberlakukan di beberapa ruas jalan protokol di Jakarta. Sistem ini mengatur nomor akhir pada pelat kendaraan yang berakhiran angka ganjil hanya boleh melewati ruas jalan yang ditentukan pada tanggal ganjil. Sebaliknya, nomor pelat dengan akhiran angka genap hanya boleh melintas di tanggal genap.
(Baca juga: Pemerintah Ganti Dana Talangan Lahan 23 Perusahaan Jalan Tol)
Sebelumnya, pemerintah juga membahas startegi lain untuk mengurai kemacetan saat arus mudik lebaran. Salah satunya di pintu tol Brebes timur atau yang biasa dikenal sebagai 'Brexit'. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membatasi jumlah kendaraan yang akan masuk tol tersebut.
"Kami akan batasi, jika (kemacetan) lebih panjang dari 2 kilometer, kami akan tutup gerbang sebelumnya," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (3/4) lalu.
