Cek Data: Perbandingan Utang Pemerintah Era SBY vs Jokowi

27 Maret 2023, 12:35

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Anak-anak bermain di atas eskavator berlatar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Bank Indonesia menyebutkan utang luar negeri Indonesia mencapai US$404,9 miliar pada Januari 2023.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung utang pemerintah Indonesia saat berpidato di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 14 Maret 2023. Menurutnya, utang pemerintah naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir—semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah mencapai Rp7.755 triliun hingga Januari 2023. Nilai itu setara dengan 38,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kontroversi

AHY mengatakan, peningkatan utang pemerintah tidak hanya disebabkan oleh krisis global, tetapi juga karena pengelolaan keuangan negara yang tidak baik.

“Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik,” kata AHY.

Dia melanjutkan, besarnya utang yang ditinggalkan pemerintah saat ini akan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah selanjutnya. Sebab, presiden baru harus memutar otak untuk menyusun pembiayaan yang seimbang bagi negara.

Pernyataan AHY menuai kritik dari partai koalisi pemerintah. Melansir Kompas.com, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, utang pemerintah itu digunakan untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Fakta

Utang pemerintah dalam delapan tahun terakhir memang terus meningkat, rata-rata sekitar 14,6% per tahun. Peningkatan paling tinggi terjadi pada 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kemenkeu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.647,7 triliun pada 2020. Pendapatan negara turun sebesar 15,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, belanja negara mencapai Rp2.595,4 triliun atau naik sekitar 13% yang digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Alhasil terjadi defisit anggaran dalam APBN 2020 yang totalnya setara dengan 6,14% terhadap PDB. Kenaikan defisit tersebut mesti ditutup dengan utang.

Rasio defisit anggaran tersebut lebih besar dari ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara yang membatasi rasio defisit sebesar 3%. Lantaran situasi pandemi, pemerintah melonggarkan batas defisit di atas 3% melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020. Pelonggaran batas defisit ini bersifat sementara karena hanya berlaku selama tiga tahun, yakni APBN 2020, 2021, dan 2022.

Meski terjadi peningkatan, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah ambang batas 60%. Angkanya yang sempat menyentuh 41% pada 2021 turun ke posisi 39,6% pada 2022, lalu menjadi 38,6% pada Januari 2023.

Sementara, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rata-rata pertumbuhan utang sekitar 7,2% per tahun. Pemerintahan SBY berhasil menurunkan rasio utang secara drastis dari 57% pada 2004 menjadi stabil di kisaran 20-25% sepanjang periode kedua SBY.

Utang untuk Infrastruktur

Salah satu alasan pemerintahan Jokowi meningkatkan utang adalah membiayai pembangunan infrastruktur. Hal ini terbukti dari besaran anggaran infrastruktur di APBN yang mengalami peningkatan.

Pada awal pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur naik 65,5% pada 2015 menjadi Rp256,1 triliun. Anggaran infrastruktur ini terus meningkat setiap tahun, kecuali pada 2020, bahkan mencapai Rp403,3 triliun pada 2021.

Alhasil, rasio anggaran infrastruktur terhadap PDB turut meningkat, dari yang sebelumnya hanya di kisaran 1% pada era SBY menjadi sekitar 2% sejak 2015. Rasio paling tinggi tercatat pada 2017 dan 2018, ketika anggaran infrastruktur setara 2,8% PDB nasional.

Kendati demikian, penggunaan utang untuk pembangunan infrastruktur tersebut terbilang belum produktif. Ini terlihat dari kinerja sejumlah sektor yang belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, saldo bersih tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada era Jokowi selalu berada di level positif, kecuali semasa pandemi Covid-19. Namun, nilainya masih fluktuatif di kisaran 3-18%. SBT pada kuartal IV-2022 yang sebesar 10,27% pun lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 13,89%.

Tren serupa terjadi pada kinerja industri pengolahan. Pada awal periode pertama Jokowi, nilai Prompt Manufacturing Index yang dirilis Bank Indonesia (PMI-BI) sering berada di bawah level ekspansi 50%, tidak jauh berbeda dengan periode kedua SBY.

Nilai indeks tersebut baru meningkat pada periode kedua Jokowi, tetapi angkanya pun terus berada di kisaran 50%. PMI-BI paling tinggi mencapai 53,71% pada kuartal III-2022, sebelum melambat jadi 50,06% pada kuartal berikutnya.

Selain itu, Bank Indonesia mencatat infrastruktur masih jadi salah satu faktor penghambat rencana investasi responden pada semester I-2023. Angkanya sebesar 10,68%, hanya lebih rendah dari faktor perizinan (19,66%) dan suku bunga (16,48%).

Utang Bisa Mengurangi Kemiskinan?

Di sisi lain, pembangunan pada masa Jokowi berdampak pada angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Persentase penurunan penduduk miskin hanya di kisaran 0,1-0,5% per tahun. Penurunan yang relatif signifikan hanya terjadi menjelang akhir periode pertamanya, yakni dari 10,64% pada Maret 2017 menjadi 9,82% pada Maret 2018.

Persentase penduduk miskin meningkat pada masa pandemi Covid-19, bahkan kembali di atas 10% pada Maret 2021. Namun, angkanya berhasil turun ke kisaran sebelum pandemi sebesar 9,54% pada Maret 2022.

Sementara, SBY bisa menurunkan proporsi penduduk miskin hingga 1% per tahun sampai pertengahan periode keduanya. Angkanya yang sebesar 17,75% pada 2006 terus menurun menjadi 12,49% pada Maret 2011.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi berhasil membalikkan tren pada angka ketimpangan. Rasio gini mengalami penurunan dan tercatat sebesar 0,384 pada Maret 2022. Sebelumnya, rasio ini terus naik hingga mencapai 0,4 pada era SBY.