Facebook Akan Investasi Rp 14 T di Media Pasca-Blokir Berita Australia
Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Facebook berencana menginvestasikan US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun bagi industri media. Wacana ini disampaikan setelah perusahaan memblokir berita dan sempat berselisih dengan pemerintah Australia.
Setelah memblokir konten berita sejak Kamis pekan lalu, Facebook bernegosiasi dengan pemerintah di Negeri Kanguru. CEO Facebook Mark Zuckerberg terlibat dalam diskusi ini.
Hasil dari negosiasi itu, pemerintah Australia sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan pada regulasi yang mengatur tentang kewajiban perusahaan teknologi membayar ke media lokal atas konten berita yang tayang.
Sedangkan Facebook berjanji akan membuka blokir konten berita di Australia, setelah amendemen regulasi tersebut. Selain itu, perusahaan berkomitmen menginvestaskan US$ 1 miliar untuk media selama tiga tahun.
"Kami telah menginvestasikan US$ 600 juta sejak 2018 untuk mendukung industri berita. Kami berencana menganggarkan setidaknya US$ 1 miliar lebih selama tiga tahun ke depan," kata Wakil Presiden Urusan Global Facebook Nick Clegg dalam unggahan di blog resmi, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (24/2).
Pada Januari lalu, Facebook juga telah mengumumkan kesepakatan dengan sejumlah penerbit di Inggris seperti The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, dan Sky News. Berita dari media-media ini ditampilkan di laman khusus yakni Facebook News.
Nick mengatakan, kesepakatan serupa telah dicapai dengan beberapa media di AS. Saat ini, Facebook sedang bernegosiasi dengan media di Jerman dan Prancis.
Langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas jurnalisme di masyarakat. "Kami benar-benar menyadari bahwa jurnalisme yang berkualitas adalah inti dari fungsi masyarakat terbuka," ujar Nick.
Sebelumnya, Facebook berselisih dengan pemerintah Australia terkait peraturan yang mewajibkan perusahaan membayar ke media lokal. Dalam regulasi ini, arbitrator yang ditunjuk oleh pemerintah akan memutuskan harga yang harus dibayarkan, jika negosiasi antara perusahaan teknologi dan media buntu.
Itu dilakukan untuk memastikan peningkatan persaingan, perlindungan konsumen, dan lanskap media yang berkelanjutan. Pada tahun lalu, Google menjaring 47% dari pengeluaran iklan secara online, tidak termasuk iklan baris di Australia. Lalu, Facebook mengklaim 24%.
Di satu sisi, perusahaan-perusahaan media berhenti mencetak lusinan surat kabar utama di seluruh Australia karena pandemi Covid-19. Hal ini berdampak juga kepada para pengiklan.
Namun, Facebook keberatan atas tiga isu terkait peraturan tersebut. Pertama, menolak diskriminasi outlet berita mengenai pembayaran konten.
Kedua, menolak model arbitrase yang memungkinkan badan independen memilih satu pembayaran di atas lainnya. Ketiga, menentang kewajiban untuk negosiasi komersial dengan perusahaan media Australia.
Oleh karena itu, Facebook memilih untuk memblokir konten berita di Australia. Walaupun setelahnya, Facebook bernegosiasi dengan pemerintah, dan membuahkan hasil.
Sebelum Facebook, Google lebih dulu menyampaikan komitmennya untuk berinvestasi US$ 1 miliar di industri media selama tiga tahun. Pada Oktober tahun lalu, anak usaha Alphabet itu berencana mengembangkan Google News Showcase, yang akan hadir lebih dulu di Brasil dan Jerman.
Berita yang tayang pada Google news Showcase dikuari terlebih dulu, karena perusahaan ingin konten yang berkualitas. Hal ini karena Google ingin menyediakan artikel paywalled di situs.
Paywalled merupakan sistem yang menarik pembayaran kepada pengguna yang berminat untuk membaca konten pada situs web. "Model bisnis surat kabar, berdasarkan iklan dan pendapatan langganan, telah berkembang selama lebih dari satu abad karena khalayak beralih ke sumber lain," kata CEO Google Sundar Pichai dalam unggahan di blog resmi.
“Internet telah menjadi perubahan terbaru, dan tentu saja ini tidak akan menjadi yang terakhir. Kami ingin memainkan peran kami dengan membantu jurnalisme di abad ke-21,” ujar Pichai.
