Biden Buat Aturan yang Bisa Blokir 60 Lebih Raksasa Teknologi Tiongkok
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menetapkan perintah eksekutif pada pekan lalu yang melarang berinvestasi di perusahaan Tiongkok tertentu. Kebijakan ini dinilai bakal menjerat lebih dari 60 korporasi Negeri Panda.
Sejauh ini, AS baru menetapkan sekitar 60 perusahaan di sektor teknologi pertahanan Tiongkok. Namun beberapa pakar hukum menilai bahwa perintah eksekutif Biden bisa menjerat lebih banyak korporasi.
Itu karena standar yang ditetapkan pada perintah eksekutif Biden lebih rendah dibandingkan Donald Trump. Saat menjabat, Trump melarang investasi di perusahaan Tiongkok yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan militer, kementerian maupun basis pertahanan Negeri Tirai Bambu.
Sedangkan Biden melarang investasi di perusahaan yang beroperasi di sektor pertahanan atau teknologi yang diawasi oleh Tiongkok, maupun material terkait. Tujuannya, membatasi aliran uang ke perusahaan yang dinilai mengganggu keamanan atau nilai-nilai demokrasi AS.
Dengan definisi itu, beberapa pakar hukum menilai bahwa perusahaan yang berpotensi masuk daftar larangan investasi menjadi lebih banyak. "Cakupannya lebih luas dan standar pencatatannya jauh lebih rendah," kata pengacara di Washington Kevin Wolf dikutip dari Reuters, Selasa (8/6).
Ia juga menilai, perintah eksekutif tersebut dapat meminimalkan potensi kekalahan pemerintah di pengadilan setelah memblokir. Ini beberapa kali menimpa Trump menjelang akhir pemerintahannya.
