Biden Buat Aturan yang Bisa Blokir 60 Lebih Raksasa Teknologi Tiongkok
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menetapkan perintah eksekutif pada pekan lalu yang melarang berinvestasi di perusahaan Tiongkok tertentu. Kebijakan ini dinilai bakal menjerat lebih dari 60 korporasi Negeri Panda.
Sejauh ini, AS baru menetapkan sekitar 60 perusahaan di sektor teknologi pertahanan Tiongkok. Namun beberapa pakar hukum menilai bahwa perintah eksekutif Biden bisa menjerat lebih banyak korporasi.
Itu karena standar yang ditetapkan pada perintah eksekutif Biden lebih rendah dibandingkan Donald Trump. Saat menjabat, Trump melarang investasi di perusahaan Tiongkok yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau berafiliasi dengan militer, kementerian maupun basis pertahanan Negeri Tirai Bambu.
Sedangkan Biden melarang investasi di perusahaan yang beroperasi di sektor pertahanan atau teknologi yang diawasi oleh Tiongkok, maupun material terkait. Tujuannya, membatasi aliran uang ke perusahaan yang dinilai mengganggu keamanan atau nilai-nilai demokrasi AS.
Dengan definisi itu, beberapa pakar hukum menilai bahwa perusahaan yang berpotensi masuk daftar larangan investasi menjadi lebih banyak. "Cakupannya lebih luas dan standar pencatatannya jauh lebih rendah," kata pengacara di Washington Kevin Wolf dikutip dari Reuters, Selasa (8/6).
Ia juga menilai, perintah eksekutif tersebut dapat meminimalkan potensi kekalahan pemerintah di pengadilan setelah memblokir. Ini beberapa kali menimpa Trump menjelang akhir pemerintahannya.
Penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Bill Reinsch mengatakan, pengadilan biasanya enggan menolak perintah presiden terkait keamanan nasional. "Fakta bahwa mereka melakukannya (menolak), ini menunjukkan rancangan yang sangat buruk di orang-orang Trump dan pertahanan yang buruk atas keputusan yang dibuat,” ujarnya.
Akhir tahun lalu, produsen ponsel pintar (smartphone) yang berbasis di Beijing, Xiaomi kehilangan kapitalisasi pasar sekitar US$ 10 miliar dalam sebulan, setelah masuk daftar blokir oleh Trump. Namun, Xiaomi menjadi yang pertama yang mengungkap kekurangan dari perintah Trump itu.
Alhasil, Hakim menghentikan pemblokiran Xiaomi pada Maret dengan alasan kurangnya bukti bahwa perusahaan berafiliasi dengan miliar Tiongkok. Hakim juga menyebut bahwa keputusan Trump terhadap Xiaomi, “sewenang-wenang dan berubah-ubah."
Selain Xiaomi, Luokung Technology Corp dan Gowin Semiconductor lolos dari daftar tersebut. Bulan lalu, pemerintahan Biden pun setuju untuk menghapus perusahaan dari daftar.
Namun kemudian Biden membuat perintah eksekutif serupa, dengan standar yang lebih rendah. Pengacara yang berbasis di Hong Kong, Wendy Wysong sepakat bahwa kebijakan Biden lebih kuat.
"Mungkin lebih sulit untuk menantang penunjukan karena alasan yang mendasarinya mungkin tidak akan terlalu lemah. Selain itu, kriteria penunjukan tidak terlalu sempit," kata Wysong.
Lebih banyak perusahaan dapat terpengaruh oleh aturan Biden tersebut. "Ini tergantung pada seberapa agresif pemerintah AS," kata Reinsch dari CSIS.
