Nilai Pinjam Pakai Barang Milik Negara Melonjak jadi Rp 3,33 Triliun
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat, nilai pinjam pakai barang milik negara (BMN) Rp 3,33 triliun dari 55 persetujuan pada tahun lalu. Nilainya melonjak dibandingkan 2019 yang mencapai Rp 230 miliar dari 24 persetujuan.
Sejak awal tahun hingga Maret, nilai pinjam pakai BMN Rp 120 miliar dengan 16 persetujuan. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Purnama Sianturi menyampaikan, salah satu contoh BMN pinjam pakai yakni tanah 29,6 hektare senilai Rp 254,506 miliar kepada pemerintah daerah (Pemda) Dumai.
Tanah itu digunakan untuk pos pelayanan keluarga berencana (posyandu), kantor kelurahan, sekolah, makam pahlawan, pasar, rumah dinas walikota dan wakil, serta perkantoran.
Selain itu, pinjam pakai BMN diberikan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan berupa Tribun Gelora November, Gedung Sanggar Pramuka, Gedung Olahraga, Gedung Pesos, serta Gedung Olahraga dan Kesenian dengan luas 3.272 meter persegi senilai Rp 135,32 juta. "Ini yang terbaru," kata Purnama dalam Bincang Bareng DJKN bertema ‘Dukungan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Perekonomian Nasional’, Jumat (30/4).
Ia mengatakan, pinjam pakai BMN merupakan penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemda dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Setelah berakhir, aset yang digunakan wajib diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.
Pada prinsipnya, BMN bisa dipinjam pakai jika tidak sedang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
Pada kesempatan itu, Purnama juga menyampaikan bahwa BMN yang dihibahkan Rp 16,55 triliun sebanyak 2.479 persetujuan pada tahun lalu. Realisasi ini turun dibandingkan 2019 yang mencapai Rp 21,33 triliun dengan 3.052 persetujuan
"Itu turun karena ada pandemi corona, sehingga fokus anggaran pada penanganan Covid-19," ujar dia. Sedangkan hibah BMN sejak awal tahun hingga Maret Rp 10,08 triliun dengan 549 persetujuan.
Hibah yang dimaksud yakni pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pihak lain, salah satunya kepada pemda. Ini tanpa memperoleh penggantian.
Syarat aset yang dapat dihibahkan yaitu bukan barang rahasia negara, barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan.
Salah satu contoh hibah BMN yakni pemerintah pusat memberikan Stadion Bima seluas 161.193 meter persegi senilai Rp 472,94 miliar kepada Pemda Cirebon. Lalu, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rp 14,88 miliar ke Pemkab Klungkung, rusunawa Rp 21, 25 miliar ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, serta tanah 767 meter persegi Rp 32 miliar kepada Pemkot Semarang untuk penyediaan ruang terbuka hijau.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, lembaga pengelola investasi (LPI) berpotensi menarik lebih banyak investasi asing. Dengan begitu, mampu mengoptimalisasi aset negara dan BUMN.
"BUMN itu asetnya sekitar US$ 600 miliar. Sekarang sedang dipetakan dan dihitung aset mana saja yang dapat masuk ke dalam LPI," kata Luhut saat berbincang melalui video streaming pada akun Youtube milik Dahlan Iskan, akhir tahun lalu.
