Larangan TikTok Shop Dinilai Tak Cukup, Perlu Perketat Produk Impor
Pemerintah melarang social commerce seperti TikTok Shop bertransaksi langsung di platform media sosial. Peneliti menilai bahwa kebijakan ini tidak cukup dan perlu aturan untuk mengatur penjualan produk impor.
Peneliti Institute for Development of Economic Studies (Indef) Nailul Huda mengatakan regulasi memisahkan media sosial dan social e-commerce seperti TikTok dan TikTok Shop kurang efektif. Sebab, algoritma TikTok Shop bisa digunakan di TikTok sebagai media sosial.
Menurutnya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mendorong TikTok memperoleh izin sebagai social commerce.
“Praktik pemisahan aplikasi itu sudah biasa dan tidak ada batasan penggunaan data di sister apps untuk kepentingan aplikasi utamanya,” kata Nailul kepada Katadata.co.id, Senin (25/9).
Dia mengatakan, pemerintah perlu mengatur agar tercipta level playing field yang setara di antara perusahaan e-commerce. “Yang seharusnya dilakukan adalah mengatur social commerce ini agar bisa setara dengan ecommerce ataupun pedagang offline,” kata dia.
Untuk melindungi UMKM, Nailul menilai pemerintah perlu memperketat produk impor di e-commerce. Selain itu memberikan disinsentif terhadap produk impor, serta insentif bagi produk lokal.
Ia mengatakan pengenaan pajak dan sebagainya menjadi krusial diterapkan di social commerce. “Social commerce ini akan lebih sulit diatur karena sifatnya yang tidak mengikat ke perusahaan aplikasi, akan banyak loophole di situ,” kata dia.
Berikut saran proteksi produk UMKM:
